• Opini Kompas | IMF dan Malapraktik Diplomasi

    Jusman Dalle | Opini Harian Kompas Pemerintah memastikan bakal memberikan bantuan pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 9,4 triliun. Terkait komitmen Indonesia ini, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, IMF diharapkan tidak hanya menggunakan pinjaman ini untuk membantu negara-negara di Eropa, tetapi juga negara-negara di Asia dan Afrika.

  • Opini Republika | Urgensi Badan Haji

    Jusman Dalle - Opini Republika | Untuk mencapai tujuan pertama yaitu manfaat transformasi manajemen, Badan Haji yang nantinya bakal berfungsi sebagai eksekutor saja, merampingkan organisasi serta secara otomatis memotong rantai birokrasi bertingkat dan kompleks yang melibatkan banyak institusi. Badan Haji juga mengakhiri rezim monopoli kewenangan sebab Kemenag tinggal memegang satu fungsi, yaitu sebagai regulator sementara Komisi VIII DPR yang membawahi persoalan haji, berfungsi sebagai evaluator.

  • Profil Jusman Dalle

    Jusman juga menekuni digital marketing. Merancang dan membuat konten digital berupa tulisan (copywriter), visual dan audio visual untuk sejumlah perusahaan dan institusi skala nasional. Antara lain Partai Gerindra, Kedutaan Besar Jerman, Taksi Ekspress, Bank BTN, PLN, XL Axiata, Agung Podomoro Land, True Money, dll.

  • Plagiat Marwan Ja'far

    Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jusman Dalle berang setelah tulisannya diplagiat oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar. Berikut dugaan plagiat yang dilakukan Marwan sesuai dengan tulisan Jusman Dalle dalam opini yang diunggah okezone pada 25 Oktober 2011 lalu: http://news.okezone.com/read/2012/01/14/339/557120/inilah-dugaan-plagiat-yang-dilakukan-marwan

  • Rawan Pangan Negeri Pertanian

    Jusman Dalle - Opini Koran Tempo | Program revitalisasi sektor pertanian yang pernah dijanjikan sejak 2005 masih sebatas lip service. Infrastruktur irigasi rusak parah, jalanan di desa-desa basis pertanian pun belum memadai. Rencana pemerintah untuk membagikan tanah seluas 9,25 juta hektare juga baru sebatas “angin surga”.

28.1.14

Tol Cipularang Potret Infrastruktur Senjang

TV One akhirnya mem-blowup amblesnya jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang atau lebih dikenal Tol Cipularang akibat curah hujan yang cukup tinggi beberapa hari belakangan. Senin (27/1) kemarin, sekira pukul 08.30, dari arah Bandung menuju Jakarta saya melintas di jalan tol yang masyhur seantero Indonesia itu. Memasuki kilometer 72 + 800 hingga 70 + 200, laju kendaraan tertahan oleh aktivitas perbaikan jalan yang berimbas pada rekayasa arus lalulintas. Biasanya masuk di Tol Pasteur & keluar di gerbang Tol Cikampek hanya 2 jam. Pagi kemarin, menjadi 3 jam. Sampai Senin (27/1) siang, dilaporkan bila progres perbaikan baru 20 persen.

Alat berat dan suasana perbaikan jalan Tol Cipularang yang ambles
hingga menyebabkan kemacetan, Senin (27/1) | Image : Jusman Dalle
Kala tersaksi wartawan dan kru TV One melaporkan kerusakan jalan yang menghubungkan Jakarta – Bandung itu, terbayang bahwa sebentar lagi ini akan jadi berita yang barangkali mengusik perhatian pemerintah. 

Dua jam kemudian saya tiba di kantor, di Bintaro. Saat menyalakan TV, perkiraan saya benar. TV One menayangkan secara live perbaikan jalan tersebut. TV One bahkan mengulangi-ulangi berita yang sama, yakni kondisi kerusakan dan lalu lintas di area ambles tersebut.

Petang harinya, TV One masih mengangkat tema Tol Cipularang yang ambles sebagai topik diskusi dengan menghadirkan salah seorang anggota DPR RI dari Komisi yang membidani transportasi dan perhubugan sebagai narasumber. Karuan saja, Tol Cipularang lalu menyerempet ke isu yang cenderung politis. Khususnya masalah anggaran yang diguyurkan ke Kementrian PU dan Perhubungan yang bertanggungjawab pada kesediaan infrastruktur.

Perbaikan jalan Tol Cipularang yang amblas dari Km 70,2 - Km 72,8 memang telah menyebabkan kerugian besar, khususnya di bidang ekonomi. Rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem lawan arus (contra flow), tampak tak cukup tokcer menyelesaikan masalah. Tak hanya mobilitas barang dan manusia dari atau ke Jakarta - Bandung yang terganggu, tetapi juga turut memukul aktivitas bisnis di rest area yang berada di lokasi tersebut, sebab selama jalan masih diperbaiki pengguna jalan dari arah Jakarta tak lagi bisa melintas dan mampir di rest area.

Untuk bisnis di rest area saja, kerugian ditaksir miliaran rupiah. Apatah lagi pergerakan barang dan manusia yang menjadi tersendat atau mungkin bahkan dihentikan sementara hingga perbaikan jalan tuntas, tentu akibatnya lebih merugikan lagi.

Cipularang adalah arus utama manusia dan berlalulalang. Ia jadi urat nadi ekonomi. Wajar bila kinerja jalan ini sangat berat sehingga butuh maintenance yang intensif. Apa lagi kejadian serupa, Cipularang ambles sudah pernah terjadi pada November 2005 dan Januari 2006. Pertaruhan nyawa manusia ada di sini. Namun sayang sekali hal itu masih kurang dilakukan Jasa Marga selaku operator Tol dan Kementrian PU serta Perhubungan selaku regulator. Kondisi Tol Cipularang banyak yang rusak serta bergelombang. Kadang-kadang saya merasa laiknya naik kuda bila melintas di jalan ini. Di Km 76 – Km 79 serta beberapa spot lain misalnya, jalan ditambal sulam akan tetapi tetap saja bergelombang.

Saya sih berharap, kerusakan Tol Cipularang serta ruas jalan lain seperti di sepanjang jalur Pantai Utara Jawa (pantura) akibat banjir, membuka mata dan nurani pemerintah bahwa Indonesia mengalami masalah besar dalam pembangunan infrastruktur.

Bila jalan nasional sepenting Tol Cipularang saja banyak masalah, lantas bagaimana dengan jalan di daerah lain? Harus jujur diakui, bahwa realita pembangunan infrastrktur Indonesia masih banyak ketimpangan. Sekali lagi, pemerintah harus membuka mata dan nurani bahwa Indonesia mengalami masalah besar dalam pembangunan infrastruktur dan segera membuat formulasi kebijakan yang tepat untuk menuntaskan masalah ini.

Ingat, ketersediaan infrastruktur memadai berpengaruh signifikan bagi roda ekonomi dan aktivitas masyarakat secara umum. Retorika keadilan dan pemerataan seperti banyak digembar-gemborkan pemerintah, hanya bualan belaka bila tak ada langkah kongkrit membenahi persoalan infrastruktur perhubungan. Rakyat tak akan bisa bekerja dengan lancar dan produktiuf serta melakukan mobilitas secara cepat bila kondisi infrastruktur transportasi masih termehek-mehek.

Tol Cipularang yang ambles ini berada di propinsi dengan penduduk terbanyak di Indobesia. Trjadi di Jawa, di bawah ketiak pemerintah pusat. Hingga tahun 2012, panjang jalan di luar pulau Jawa –termasuk di Sumatera- hanya mencapai 25.259 kilomter atau setara 27,39 persen total jalan nasional yang mencapai 92.212 kilomter. Bagaimana kondisi jalan di Sulawesi, Kalimantan, Maluku atau Papua? Bayangkan saja sendiri kondisi infrastruktur daerah lain di luar Jawa yang memang selalu dianaktirikan. 

Share

\