• Opini Kompas | IMF dan Malapraktik Diplomasi

    Jusman Dalle | Opini Harian Kompas Pemerintah memastikan bakal memberikan bantuan pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 9,4 triliun. Terkait komitmen Indonesia ini, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, IMF diharapkan tidak hanya menggunakan pinjaman ini untuk membantu negara-negara di Eropa, tetapi juga negara-negara di Asia dan Afrika.

  • Opini Republika | Urgensi Badan Haji

    Jusman Dalle - Opini Republika | Untuk mencapai tujuan pertama yaitu manfaat transformasi manajemen, Badan Haji yang nantinya bakal berfungsi sebagai eksekutor saja, merampingkan organisasi serta secara otomatis memotong rantai birokrasi bertingkat dan kompleks yang melibatkan banyak institusi. Badan Haji juga mengakhiri rezim monopoli kewenangan sebab Kemenag tinggal memegang satu fungsi, yaitu sebagai regulator sementara Komisi VIII DPR yang membawahi persoalan haji, berfungsi sebagai evaluator.

  • Profil Jusman Dalle

    Jusman juga menekuni digital marketing. Merancang dan membuat konten digital berupa tulisan (copywriter), visual dan audio visual untuk sejumlah perusahaan dan institusi skala nasional. Antara lain Partai Gerindra, Kedutaan Besar Jerman, Taksi Ekspress, Bank BTN, PLN, XL Axiata, Agung Podomoro Land, True Money, dll.

  • Plagiat Marwan Ja'far

    Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jusman Dalle berang setelah tulisannya diplagiat oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar. Berikut dugaan plagiat yang dilakukan Marwan sesuai dengan tulisan Jusman Dalle dalam opini yang diunggah okezone pada 25 Oktober 2011 lalu: http://news.okezone.com/read/2012/01/14/339/557120/inilah-dugaan-plagiat-yang-dilakukan-marwan

  • Rawan Pangan Negeri Pertanian

    Jusman Dalle - Opini Koran Tempo | Program revitalisasi sektor pertanian yang pernah dijanjikan sejak 2005 masih sebatas lip service. Infrastruktur irigasi rusak parah, jalanan di desa-desa basis pertanian pun belum memadai. Rencana pemerintah untuk membagikan tanah seluas 9,25 juta hektare juga baru sebatas “angin surga”.

14.7.12

Ironi Tata Kelola Haji


Diterbitkan pada kolom Opini harian FAJAR (Jawa Pos Group di Sulsel) Sabtu, 14 Juli 2012

Oleh : Jusman Dalle (Tenaga Ahli Anggota Komisi VIII DPR RI bidang Agama, Sosial & Pemberdayaan Perempuan)

Setelah melalui pembahasan alot selama enam bulan di DPR, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1433 H/2012 M akhirnya ditetapkan. Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama (Kemenag) sepakat rata-rata BPIH sebesar USD 3.617 perjamaah atau setara Rp 33.276.400 dengan asumsi kurs Rp 9.200 per USD 1. Besaran BPIH bervariasi berdasarkan embarkasi. BPIH paling rendah untuk embarkasi Aceh sebesar Rp. 30.617.600 dan tertinggi bagi jamaah dari embarkasi Makassar sebesar Rp. 35.714.000 (Jawa Pos, 11 Juli 2012).

Kenaikan BPIH dari tahun ke tahun adalah ironi dalam tata kelola haji Indonesia. Kenaikan BPIH tidak logis karena banyak dana setoran awal calon jamaah haji atau dana abadi umat (DAU) yang menganggur dan bisa digunakan untuk menalangi naiknya biaya pemondokan, biaya transportasi dan melemahnya nilai tukar rupiah yang sering dijadikan alasan oleh Kemenag untuk menaikkan BPIH.

Paradigma Ekonomi

Selama ini, penyelenggaraan ibadah haji oleh Kemenag dijalankan secara konvensional. Padahal, untuk mewujudkan ibadah haji murah namun tetap berdasar efektifitas, efisiensi dancomfortable bukanlah persoalan sulit jika Kemenag serius membenahi dan mengubah cara pengelolaan haji. Salah satunya dengan transformasi pengelolaan dana haji dengan pendekatan bisnis (tapi bukan termasuk swastanisasi).

Sampai 2012 DAU telah mencapai Rp 40 T dengan bunga (bagi hasil) dari sebesar Rp 1,9 T Selain DAU, di rekening Kemenag juga ada dana sisa pelaksanaan haji 2010 (Rp 216 M), sisa pelaksanaan haji 2011 (Rp 218 M), dana optimalisasi 2011 yang belum terpakai (Rp 211 M) dan dana optimalisasi 2012 (Rp 1,885 T). Jika di total, Rp 45,3 T dana umat di tangan Kemenag. Angka yang sangat fantastis bisa memudahkan jamaah menunaikan ibadah jika dikelola dengan paradigma ekonomi yang benar.

Kita ambil contoh Malaysia, di negeri jiran itu, BPIH mencapai Rp 40 juta, tapi jamaahnya hanya membayar Rp 27 juta. Sisa kebutuhan disubsidi dari Tabungan Haji Malaysia (THM). Di Indonesia, mekanisme subsidi dari DAU juga sangat mungkin dilakukan sehingga BPIH bisa diturunkan dari tahun ke tahun karena dana pokok DAU dan bunganya semakin bertambah.

Dari simulasi dan analisis Society Research and Humanity Development (SERUM) Institute, ditemukan angka efisien dan ideal BPIH yaitu sebesar Rp 14,35 juta perjamaah. Angka itu diperoleh dengan pemangkasan pada variavel transportasi.

Kita ketahui bahwa biaya terbesar ibadah haji adalah transportasi yang mencapai 1.820 USD atau setara Rp 16,3 juta dengan kurs Rp 9.000 per USD. Ongkos transportasi mengikuti nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ketika nilai tukar rupiah lemah, maka BPIH bisa naik lebih tinggi lagi.

Dengan pesawat sendiri, biaya transportasi bisa jadi Rp 0. Jamaah hanya membayar biaya haji selama di tanah suci meliputi biaya kesehatan, konsumsi, dan penginapan serta transportasi lokal. BPIH tahun 2011 sebagai acuan, Rp 30,65 juta lalu dikurangi komponen biaya transportasi Rp 16,3 juta, berarti jamaah cukup membayar Rp 14,35 juta. Jika pun masih ada biaya lain-lain, asumsinya tak lebih dari Rp 20 juta.

Caranya bagaimana? DAU dan dana operasional digunakan membeli pesawat khusus jamaah haji. Harga pesawat tipe Air Bus 330-300 atau sejenisnya yang berkemampuan kargo besar serta kapasitas hingga 300 seat, ideal untuk pesawat haji, sekira Rp 1,2 T per pesawat. Untuk mengangkut 220 ribu jamaah, dibutuhkan 20 pesawat. Artinya Rp 24 T DAU dan dana operasional digunakan untuk membeli pesawat. Masih tersisa Rp 21 T untuk dana cadangan atau keperluan lain-lain.

Pesawat haji paling lama digunakan 3 bulan, berarti 9 bulan berikutnya pesawat haji bisa disewakan ke maspakai lain. Dengan harga sewa bersih Rp 135 M per pesawat, dalam setahun pesawat haji memperoleh income Rp 2,7 T. Income pertahun dari penyewaan pesawat haji ditambah akumulasi setoran sekira 2 juta calon jamaah haji, tentu menjadi modal besar untuk dikelola pada instrumen bisnis lain yang menjanjikan.

Untuk Apa Anggito?

Dengan latar belakang seroang ekonom, pengangkatan Anggito Abimanyu sebagai Dirjen Haji dan Umrah memang bisa menjadi langkah pembenahan tata kelola haji. Tapi Anggito seorang tidak mungkin bisa menyelesaikan berbagai masalah pelik lainnya seperti pemondokan, katering,  transportasi lamban. Anggito bisa jadi hanya menggantang asa persoalan pengelolaan dana haji.

Kita harus kembali ke akar masalah. Faktor kunci buruknya pengelolaan haji karena sistem yang absurd. Fungsi eksekutor, regulator sekaligus evaluator semua bertumpuk pada Kemenag sehingga tak ada good corporate government (GCG) dan good management. Ibadah haji merupakan kepentingan publik sehingga sangat lucu jika Kemenag sekaligus berfungsi sebagai regulator dan eksekutor. Transparansi hanya menjadi mimpi.

Maka kabar bahwa pengangkatan Anggito hanyalah akal bulus menjadikan ekonom yang berintegritas itu sebagai bumper Kemenag, bisa jadi kebenarannya. Dugaan yang muncul, terjadi ketakutan jika kepentingan bisnis sejumlah pihak terganggu jika pengelolaan haji dicabut dari kementrian yang kini sedang dibelit kasus korupsi kitab suci itu.

Pada titik inilah relevansi pembentukan badan khusus pengelolaan haji sebagaimana diusulkan fraksi di DPR. Di bawah kontrol langsung presiden, badan haji bisa diisi unsur ekonom, ahli transportasi, ahli kesehatan, dll tanpa melibatkan banyak kementerian yang menyebabkan kelambanan koordinasi seperti terjadi selama ini. Badan haji bahkan bisa mendirikan BUMN Haji sehingga pengelolaan DAU bisa lebih optimal.

Jika Kemenag serius ingin memperbaiki tata kelola haji, maka Kemenag semestinya berada pada garda terdepan mendorong dibentuknya Badan Haji. Agar jelas posisi Kemenag sebagai regulator. Bila tidak, publik semakin curiga dengan adanya kepentingan rente dari pengelolaan haji. Apa lagi saat ini opini publik semakin buruk menyusul temuan korupsi Al Qur’an dan tingginya peringkat korupsi berdasarkan rangking dari KPK tahun 2011 terhadap lembaga yang paling religius di tubuh pemerintah ini. (*)
Share

\