• Opini Kompas | IMF dan Malapraktik Diplomasi

    Jusman Dalle | Opini Harian Kompas Pemerintah memastikan bakal memberikan bantuan pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 9,4 triliun. Terkait komitmen Indonesia ini, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, IMF diharapkan tidak hanya menggunakan pinjaman ini untuk membantu negara-negara di Eropa, tetapi juga negara-negara di Asia dan Afrika.

  • Opini Republika | Urgensi Badan Haji

    Jusman Dalle - Opini Republika | Untuk mencapai tujuan pertama yaitu manfaat transformasi manajemen, Badan Haji yang nantinya bakal berfungsi sebagai eksekutor saja, merampingkan organisasi serta secara otomatis memotong rantai birokrasi bertingkat dan kompleks yang melibatkan banyak institusi. Badan Haji juga mengakhiri rezim monopoli kewenangan sebab Kemenag tinggal memegang satu fungsi, yaitu sebagai regulator sementara Komisi VIII DPR yang membawahi persoalan haji, berfungsi sebagai evaluator.

  • Profil Jusman Dalle

    Jusman juga menekuni digital marketing. Merancang dan membuat konten digital berupa tulisan (copywriter), visual dan audio visual untuk sejumlah perusahaan dan institusi skala nasional. Antara lain Partai Gerindra, Kedutaan Besar Jerman, Taksi Ekspress, Bank BTN, PLN, XL Axiata, Agung Podomoro Land, True Money, dll.

  • Plagiat Marwan Ja'far

    Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jusman Dalle berang setelah tulisannya diplagiat oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar. Berikut dugaan plagiat yang dilakukan Marwan sesuai dengan tulisan Jusman Dalle dalam opini yang diunggah okezone pada 25 Oktober 2011 lalu: http://news.okezone.com/read/2012/01/14/339/557120/inilah-dugaan-plagiat-yang-dilakukan-marwan

  • Rawan Pangan Negeri Pertanian

    Jusman Dalle - Opini Koran Tempo | Program revitalisasi sektor pertanian yang pernah dijanjikan sejak 2005 masih sebatas lip service. Infrastruktur irigasi rusak parah, jalanan di desa-desa basis pertanian pun belum memadai. Rencana pemerintah untuk membagikan tanah seluas 9,25 juta hektare juga baru sebatas “angin surga”.

6.6.12

Ekonomi Satu Zona Waktu

Opini Jawa Pos edisi 6 Juni 2012
***
Dengan alasan untuk meningkatkan produktifitas, ujug-ujung pemerintah berencana menyatukan tiga zona waktu di Indonesia. Rencana itu kini dalam proses kajian Kementrian Koordinator Perekonomian sebelum masuk ke dalam tahap sosialisasi dan akan berlaku efektif pada tanggal 28 Oktober mendatang.

Tapi nampaknya rencana yang tertuang dalam Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) itu tak akan berjalan mulus. Sejumlah kalangan seperti mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta beberapa pengamat maupun praktisi ekonomi, bersuara keras. Mereka menilai penyatuan tiga zona waktu Indonesia adalah langkah paradoks. Bertentangan dengan kebiasaan yang sudah menjadi habitus impulsif dalam kehidupan masyarakat.

Melawan Habitus
Padahal, habitus kata sosiolog Prancis, Pierre Bourdieau (1930-2002) telah membentuk struktur mental atau kognitif yang digunakan oleh manusia untuk menghadapi kehidupan sosial dengan pola dan sekema yang telah terinternalisasi. Habitus yang diperoleh dari repetisi aktifitas dalam satu lingkungan sosial sehingga menjadi inheren dengan pola interaksi, termasuk bagian dari variabel penting dalam menentukan tingkat produktifitas.
Sebagaimana dikutip dari Arif Wibowo (2008), habitus dalam prakteknya mengafirmasi kecenderungan-kecenderungan empiris agar manusia bertindak dalam cara-cara yang khusus sehingga membentuk gaya hidup.

Habitus juga sebagai motivasi, dasar preferensi, membentuk cita rasa atau perasaan (emosi) sehingga melahirkan perilaku yang mendarah daging sebagai suatu pandangan tentang dunia (kosmologi).

Ketika penyatuan zona waktu dilakukan, maka akan mengorbankan 199 juta atau 2/3 penduduk Indonesia. Seperti dirasionalkan oleh Jusuf Kalla, penyatuan zona waktu menjadi Greenwich Meridian Time +8 sebagaimana direncanakan pemerintah, membuat 193 juta jiwa penduduk Indonesia bagian Barat dan 6 juta penduduk Indonesia bagian Timur mengubah pola hidup secara drastis.

Masyarakat Indonesia bagian Barat seperti Jawa, Sumatera dan sebagian Kalimantan harus beraktifitas lebih pagi karena menyesuaikan diri dengan Waktu Indonesia Tengah (WITA) yang dijadikan sebagai acuan zona waktu. Demikian pula dengan mereka yang tinggal di Indonesia bagian Timur, harus menunda satu jam aktifitas mereka, menunggu waktu Indonesia Tengah sehingga mereka bekerja lebih siang.

Jika alasan pemerintah karena untuk kepentingan ekonomi, maka sama saja kepentingan sebagian kecil kalangan mengorbankan jutaan masyarakat Indonesia yang hidupnya sudah terpola. Tujuan produktifitas malah akan sulit tercapai karena secara fisiologi habitus masyarakat suda terbentuk. Sudah terpola kapan harus beraktifitas dan kapan harus istirahat. Jam-jam yang biasanya digunakan untuk istirahat, harus dijadikan jam kerja. Pun sebaliknya. Jika pola yang dibentuk oleh alam itu dilawan, sama saja dengan melawan keseimbangan alam dan bahkan bisa berakibat gangguang fisik yang pada gilirannya mengurangi tingkat produktifitas.

Inilah yang barangkali disebut oleh Karl Marx (1818-1883) hegemoni sebagai kuasa kapital. Menurut nenek moyang sosialisme itu, modal (capital) bukanlah sebuah relasi sederhana, melainkan sebuah proses, di dalam mana berbagai gerakan adalah selalu (berupa) modal. Dalam konteks ini, modal melawan hukum kosmologi dan berupaya mengubah dan menggerakkan budaya baru untuk mengeliminasi budaya lama.

Pentingkan Langkah SubtantifJika kita telisik di dalam berbagai literatur tentang economics development (pembangunan ekonomi), tak ada yang menyebutkan jika perekonomian tumbuh hanya karena parameter pasar modal dan transaksi dibuka jam berapa. Secara komparatif, kita misalnya bisa melihat Australia yang memiliki tiga zona waktu atau Amerika Serikat yang bahkan terbagi ke sembilan zona waktu, namun mereka tetap produktif.

Lebih cepat atau pun lambat lantai bursa sebagai acuan makro transaksi ekonomi nasional dibuka, jika pondasi ekonomi kita rapuh, tetap tidak akan berimplikasi positif apapun. Jika berbicara mengenai (produktifitas) pertumbuhan ekonomi yang menjadi alasan penyatuan zona waktu, sebenarnya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi kita berjalan baik tanpa harus mengorbankan masyarakat.

Jika tujuan utama penyatuan zona waktu adalah memacu laju pertumbuhan ekonomi, maka produktivitaslah yang semestinya digenjot. Budaya kerja disiplin mesti menjadi karakter birokrasi pemerintahan dan dicontohkan oleh para pejabat negeri ini. Harus dibagun budaya malu ketika menerima gaji buta misalnya. Menerima gaji yang tidak sesuai dengan kinerja semestinya.

Demikian pula dengan birokrasi yang tidak efektif, harus dipangkas sehingga memudahkan investasi. Investment grade yang telah diraih Indonesia dari Fitch Ratings pada akhri tahun 2011 lalu dan Moody’s Investment Service pada awal tahun 2012, tidak akan ada artinya tanpa diikuti perubahan mental dalam mengelola tatanan birokrasi di negeri ini. Semua pihak harus sinergis menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.

Termasuk pungutan liar (pungli) di berbagai sektor yang menyebabkan high cost economy, juga harus diberantas.
Karena itulah mari kita bersnergi, bersama-sama mencari solusi bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, tanpa mengotak atik zona waktu yang telah membentuk pola dan habitus masyarakat.



 *Klarifikasi, paragraph pertama kalimat terakhir versi cetak, semestinya tertulis 28 Oktobet, bukan 20 Oktober. 
Share

\