• Opini Kompas | IMF dan Malapraktik Diplomasi

    Jusman Dalle | Opini Harian Kompas Pemerintah memastikan bakal memberikan bantuan pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 9,4 triliun. Terkait komitmen Indonesia ini, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, IMF diharapkan tidak hanya menggunakan pinjaman ini untuk membantu negara-negara di Eropa, tetapi juga negara-negara di Asia dan Afrika.

  • Opini Republika | Urgensi Badan Haji

    Jusman Dalle - Opini Republika | Untuk mencapai tujuan pertama yaitu manfaat transformasi manajemen, Badan Haji yang nantinya bakal berfungsi sebagai eksekutor saja, merampingkan organisasi serta secara otomatis memotong rantai birokrasi bertingkat dan kompleks yang melibatkan banyak institusi. Badan Haji juga mengakhiri rezim monopoli kewenangan sebab Kemenag tinggal memegang satu fungsi, yaitu sebagai regulator sementara Komisi VIII DPR yang membawahi persoalan haji, berfungsi sebagai evaluator.

  • Profil Jusman Dalle

    Jusman juga menekuni digital marketing. Merancang dan membuat konten digital berupa tulisan (copywriter), visual dan audio visual untuk sejumlah perusahaan dan institusi skala nasional. Antara lain Partai Gerindra, Kedutaan Besar Jerman, Taksi Ekspress, Bank BTN, PLN, XL Axiata, Agung Podomoro Land, True Money, dll.

  • Plagiat Marwan Ja'far

    Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jusman Dalle berang setelah tulisannya diplagiat oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar. Berikut dugaan plagiat yang dilakukan Marwan sesuai dengan tulisan Jusman Dalle dalam opini yang diunggah okezone pada 25 Oktober 2011 lalu: http://news.okezone.com/read/2012/01/14/339/557120/inilah-dugaan-plagiat-yang-dilakukan-marwan

  • Rawan Pangan Negeri Pertanian

    Jusman Dalle - Opini Koran Tempo | Program revitalisasi sektor pertanian yang pernah dijanjikan sejak 2005 masih sebatas lip service. Infrastruktur irigasi rusak parah, jalanan di desa-desa basis pertanian pun belum memadai. Rencana pemerintah untuk membagikan tanah seluas 9,25 juta hektare juga baru sebatas “angin surga”.

7.11.11

Haji, Ritus dan Kritik Sosial

Dimuat di Opini Serambi News (Aceh) pada Kamis 3 November 2011

***

Jelang hari raya haji, jamaah dari berbagai belahan dunia terus berdatangan ke tanah suci Mekkah. Para jamaah, termasuk dari Indonesia, saat ini tengah bersiap-siap melaksanakan ritual wukuf di Padang Arafah, puncak ibadah haji yang jatuh pada Jumat (4/11). Setelah wukuf dilanjutkan dengan perayaan hari raya Idul Adha, di Mekkah jatuh pada Sabtu (5/11) atau di Indonesia pada Minggu (6/11).

Menarik membaca dimensi spirit ibadah haji masyarakat Indonesia yang setiap tahun meningkat dengan pendekatan sosio kultural religius. Jamaah haji asal Indonesia selalu menempati posisi sebagai jamaah yang terbanyak jumlahnya dibanding dengan negara-negara lain. Hal ini tentu wajar, mengingat Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tahun ini, jamaah haji asal Indonesia sebanyak 221.000 orang terdiri dari 201.000 orang jemaah haji reguler, dan 20.000 lainnya merupakan jemaah haji khusus. Bahkan mulai tahun depan, pemerintah Arab Saudi juga telah menambah kuota haji untuk Indonesia sebanyak 10.000 jamaah. Kabar gembira untuk mengurai panjangnya antrean haji yang terjadi saat ini.

Di beberapa daerah seperti Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, pendaftar haji reguler tahun 2011 ini, harus antri 13 tahun. Artinya mereka baru mendapat giliran naik haji pada tahun 2024. Di Balikpapan, calon jamaah haji reguler yang mendaftar tahun 2011 harus antri hingga 10 tahun. Daerah lain tentu setali tiga uang, juga harus antri . Hal ini menggambarkan betapa antusiasnya umat Islam di negeri ini dalam menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut. Kita patut gembira.

Akan tetapi timbul pertanyaan kritis, apakah antusiasme tersebut lahir dari kesadaran beragama? Pertanyaan ini tentu menjadi urgen untuk dijawab, karena sebagai ibadah maka haji harus berangkat dari kesadaran (niat) keberagamaan. Mulai dari persiapan, hingga pada manfaat setelahnya. Baik manfaat individu maupun manfaat sosial.

Ibadah haji yang merupakan penyempurna dari keislaman seseorang, penuh makna yang tentu harus diaktualisasikan. Sehingga ibadah yang menelan biaya tak sedikit ini bukan sekedar ritus atau ‘gagah-gagahan’.

Bagi masyarakat Indonesia yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki pendapatan perkapita atau pendapatan rata-rata mencapai US$3.000 atau setara dengan Rp27 juta per tahun, ongkos naik haji (ONH) sebesar Rp 30.771.900 termasuk mahal. Artinya sebagian besar masyarakat kita tidak mampu naik haji jika tidak menambung dalam rentang waktu yang lama.

Namun sayang sekali, tak dapat dipungkiri jika ada fenomena minor yang terjadi di dalam masyarakat kita. Yaitu ketika haji dipandang sekedar sebagai prestise. Gelaran “pak haji” atau “bu haji” menjadi lebih penting daripada subtansi yang ingin diraih. Bahkan karena anggapan prestise artifisial tersebut, ada yang menunaikan ibadah haji berkali-kali dengan ONH Plus pula, yang biayanya cukup tinggi, bisa menembus angka Rp. 50 juta – Rp. 100 juta. Padahal secara ekonomi kehidupan bangsa ini belum baik. Angka kemiskinan masih besar, masih banyak yang makan sekali sehari saja susah. Masih ada 13 juta keluarga yang tidak memiliki rumah.

Maka disinilah pentingnya sensitifitas sosial diasah oleh setiap jamaah haji. Bahwa haji merupakan anugerah yang tidak semua orang dipercaya mandapatkannya. Termasuk tidak perlu menunaikan ibdah haji berkali-kali. Karena Rasulullah Saw pun telah mencontohkannya. Beliau berhaji hanya sekali, yang kita kenal dengan haji wada. Jelang kepergian beliau. Kita semestinya bisa berbagi.

Selain itu, nilai yang terkadung dalam rangkaian ibadah haji adalah egalitarian (kesetaraan), persatuan, ketulusan hingga kekuatan. Nilai-nilai inilah yang seharusnya dibawa pulang dan ditransformasikan oleh 221.000 jamaah haji Indonesia tersebut. Ibadah haji merupakan puncak spiritualitas yang berbalut ritual. Mengunjungi Ka’bah, simbol tauhid yang dipancangkan oleh Nabiullah Ibrahim As dan anaknya Nabi Ismail, adalah pengalaman spiritual yang tak terlupakan. Bahkan dari cerita mereka yang pernah melihat bangunan yang abadi menembus zaman itu, Ka’bah bisa meluluhkan hati dan melinangkan air mata. Jika puncak spiritualitas ini senantias terjaga dan ditranformasikan dalam kehidupan berbangsa, maka bangsa ini akan bersih dari berbagai kepalsuan dan kebohongan.

Tapi faktanya, korupsi yang merupakan salah satu penyakit kronis terus menggerogoti bangsa kita. Indeks persepsi korupsi dari berbagai lembaga seperti PERC dam TII masih menempatkan Indonesia pada top list negara terkorup, membuat kita malu. Saban hari banyak yang naik haji, tapi angka korupsi masih mencengangkan. Bahkan ada yang bergelar haji tapi masih korupsi. Termasuk juga pengelola dana haji yang mengorup dana milik umat itu. Pertanyaan selanjutnya, mampukah nilai-nilai dari ibadah haji itu menghapus atau setidaknya mereduksi korupsi?

Jika ibadah haji mengajarkan kesetaraan dan hanya takwa yang membedakan, maka apakah dalam realitas kehidupan berbangsa kesetaraan itu sudah wujud? Faktanya, dari berbagai aspek kehidupan mulai dari ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan kesetaraan itu masih semu. Yang kaya makin kaya, yang miskin sudah hampir mati. Yang pintar sekolah diluar negeri, yang miskin sekolah dibawah kolong rumah yang hampir roboh atau bahkan tewas tertimpa sekolah yang roboh karena sudah lapuk tiangnya. Kritik-kritik ini perlu dijawab. Bukan hanya oleh pemerintah, akan tetapi oleh nurani kita semua. Jika panjangnya antrian calon jamaah haji itu menjadi tolok ukur bahwa banyak yang sudah sejahtera, lantas apa yang mereka perbuat bagi tetangga dan orang-orang sekitarnya?

Pun dalam persatuan, bangsa kita masih rentan dicerai beraikan. Bahkan dengan yang seagama juga saling menjelekkan. Konflik, tawuran pertikaian antar suku, semua menjadi gambaran akan gelap dan pekatnya ruang sosial bangsa ini.

Berbagai problem mulai dari korupsi, disparitas ekonomi, keretakan dan disharmoni hingga ketidakadilan sebenarnya bisa dipecahkan jika saja nilai-nilai ibadah haji menginternalisasi dan ditransformasikan. Bukan haja bagi mereka yang menunaikannya, tapi juga bagi yang ditinggalkan (keluarga, kenalan serta kerabat).

Kita seharusnya belajar persatuan dan kesetaraan dari wukuf yang mengumpulkan dan menyatukan jutaan manusia dari berbagai latar negara di Padang Arafah. Kita seharusnya memetik nilai-nilai ketulusan dan keikhlasan ketika ibadah haji disempurnakan dengan pemotongan hewan qurban yang direfleksikan dari perintah Allah SWT kepada Nabi Ibrahim As untuk menyembelih anaknya, Ismail As.

Hemat penulis, para calon jamaah haji penting untuk dibimbing memahami nilai dari setiap rangkaian ibadah tersebut. Sehingga jamaah haji kita adalah jamaah yang memaknai ibadah haji lebih dari sekedar ritus atau pengguguran kewajiban semata. Namun mampu menjadikan haji sebagai kritik sosial melalui transformasi nilai nilai ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari. Penulis meyakini, bahwa ibadah haji yang benar mampu mengekstraksi solusi atas berbagai problem sosial yang dihadapi umat dan bangsa ini. Wallahu’alam

Share

\