• Opini Kompas | IMF dan Malapraktik Diplomasi

    Jusman Dalle | Opini Harian Kompas Pemerintah memastikan bakal memberikan bantuan pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 9,4 triliun. Terkait komitmen Indonesia ini, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, IMF diharapkan tidak hanya menggunakan pinjaman ini untuk membantu negara-negara di Eropa, tetapi juga negara-negara di Asia dan Afrika.

  • Opini Republika | Urgensi Badan Haji

    Jusman Dalle - Opini Republika | Untuk mencapai tujuan pertama yaitu manfaat transformasi manajemen, Badan Haji yang nantinya bakal berfungsi sebagai eksekutor saja, merampingkan organisasi serta secara otomatis memotong rantai birokrasi bertingkat dan kompleks yang melibatkan banyak institusi. Badan Haji juga mengakhiri rezim monopoli kewenangan sebab Kemenag tinggal memegang satu fungsi, yaitu sebagai regulator sementara Komisi VIII DPR yang membawahi persoalan haji, berfungsi sebagai evaluator.

  • Profil Jusman Dalle

    Jusman juga menekuni digital marketing. Merancang dan membuat konten digital berupa tulisan (copywriter), visual dan audio visual untuk sejumlah perusahaan dan institusi skala nasional. Antara lain Partai Gerindra, Kedutaan Besar Jerman, Taksi Ekspress, Bank BTN, PLN, XL Axiata, Agung Podomoro Land, True Money, dll.

  • Plagiat Marwan Ja'far

    Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jusman Dalle berang setelah tulisannya diplagiat oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar. Berikut dugaan plagiat yang dilakukan Marwan sesuai dengan tulisan Jusman Dalle dalam opini yang diunggah okezone pada 25 Oktober 2011 lalu: http://news.okezone.com/read/2012/01/14/339/557120/inilah-dugaan-plagiat-yang-dilakukan-marwan

  • Rawan Pangan Negeri Pertanian

    Jusman Dalle - Opini Koran Tempo | Program revitalisasi sektor pertanian yang pernah dijanjikan sejak 2005 masih sebatas lip service. Infrastruktur irigasi rusak parah, jalanan di desa-desa basis pertanian pun belum memadai. Rencana pemerintah untuk membagikan tanah seluas 9,25 juta hektare juga baru sebatas “angin surga”.

12.10.11

Ilusi Reshuffle Kabinet Rente

Oleh : Jusman Dalle
(Dimuat di OPINI Detik.Com)

Jakarta - Aroma reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu jilid II (KIB II) semakin menguat. Predisen SBY yang memiliki hak prerogatif mengotak atik para pembantunya beberapa kali melakukan manuver yang bisa dimaknai sebagai bahasa bercabang, komunikasi dua lidah.

Antara keseriusan memperbaiki kinerja KIB II atau menekan mental partai politik yang memang sering menyibukkan "keluarga besar" koalisi yang pada awalnya diharapkan memback up pemerintahan SBY-Beodiono.

Manuver dari Istana seputar reshuffle tersebut selain dilakukan oleh Presiden SBY melalui komentar langsung kepada para wartawan "tunggu tanggal mainnya", juga dilakukan oleh juru bicara dan staf khusus Presiden.

Salah satu statement yang menarik kita kaji adalah apa yang disampaikan oleh Daniel Sparingga. Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik tersebut, salah satu target pemerintahan SBY-Boediono pasca reshuffle adalah terbentuknya KIB II yang akseleratif.

Namun pertanyaannya, seriuskah SBY melakukan reshuffle untuk mengakselerasi pemerintahannya yang selama ini memang dirasakan kelambanannya?

Secara sepintas, sebenarnya kita sudah bisa menebak jika wacana "akselerasi kabinet" tersebut hanya pepesan kosong. Penulis melihat bahwa SBY melalui jubirnya mengeluarkan statemen tersebut hanya sekedar untuk meredam gejolak pesimisme publik atas wacana reshuffle.

SBY hendak memberi ekspektasi bahwa reshuffle ini akan betulu-betul diprioritaskan untuk kepentingan rakyat sehingga tak perlu ada protes, dan mereka yang mengeritik wacana reshuffle adalah kelompok yang tidak berfihak pada rakyat. Stigma dan ekspektasi ini yang ingin dikonstruksi SBY.

Idealnya memang seperti itu. Namun politik bukanlah idealitas tapi lebih didominasi oleh realitas yang bernafas pragmatisme. Dalam kalkulasi politik, wacana reshuffle yang akan melahirkan kabinet ideal masih menjadi ilusi.

Pertama, faktanya bahwa selentingan kabar bahwa menteri-menteri dari parpol akan diganti oleh kalangan profesional sudah menimbulkan gejolak politik yang menekan mental SBY.

Hal ini terlihat dari manuver Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tentang adanya kontrak khusus antara PKS dengan SBY yang kemudian manuver ini diikuti oleh peemanggilan oleh SBY kepada menteri-menteri asal PKS. Menurut keterangan salah satu menteri bahwa dalam pertemuan tersebut, SBY berpesan agar PKS menjaga kondusifitas politik.

Kedua, sebagian besar menteri-menteri yang dinilai gagal adalah mereka yang berasal dari kalangan partai politik, baik itu Ketua Umum Parpol, Mantan Ketua Umum atapun petinggi-petinggi parpol yang memiliki power atas parpolnya dan diharapkan oleh SBY bisa memback up pemerintahan di parlemen.

Dalam kondisi demikian, SBY sebagai Presiden yang kita kenal "sangat hati-hati" atau takut mengambil resiko, tentu menjadi dilema untuk mengeluarkan sang menteri dari KIB II. SBY tersandera.

Ketiga, selama ini pos kementrian merupakan lahan subur bagi parpol untuk "mengepulkan dapurnya". Oleh karena itu, berbagai manuver yang menggelisahkan SBY tentu saja menjadi pemandangan biasa, karena parpol sedang menjaga eksistensi kursi kadernya di pemerintahan. Manuver ini beririsan dengan karakter kepemimpinan SBY yang senang merangkul, asal "sama-sama senang".

Dalam kondisi demikian, kita bisa menebaka bahwa arah reshuffle kabinet tidak jauh-jauh dari kabinet rente, dan janji janji akselerasi serta apologi artifisial yang datang dari Istana hanyalah ilusi. Rakyat tidak bisa berharap bahwa reshuffle membawa perubahan bagi kehidupan bangsa ini.

Di sisi lain, pemerintahan presidensial memang tidak relevan dengan sistem multipartai apa lagi di era demorkasi liberal seperti yang terjadi di negeri ini. Kondisi tidak sinergisnya antara legislatif dan eksekutif akan terus berulang. Hak prerogatif Presiden hanya tongkat lapuk yang tidak punya daya pukul, karena selalu takluk pada permainan politik di Senayan.

Cara terbaik untuk mengimbangi kondisi serba dilematis ini adalah keberanian (kepemimpinan kuat) Presiden dalam bersikap. Tentunya sikap yang pro rakyat. Dengan demikian, maka kebijaka-kebijakan pro rakyat akan mendapat dukungan dari rakyat sebagai pemegang daulat.

Jika parpol menghadang kebijakan-kebijakan tersebut, maka resiko hilang legitimasi dari rakyat yang berarti alamat kematian parpol. Oleh karena itu, yang pertama kali harus berubah dalam dimensi reshuffle ini adalah karakter pemimpinnya, Presiden SBY. Wallahu’alam

*Penulis adalah Analis Ekonomi Politik SERUM Institute, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
Share

\