Opini, Pandangan Serta Rekam Jejak Pemikiran

  • Opini Kompas | IMF dan Malapraktik Diplomasi

    Jusman Dalle | Opini Harian Kompas Pemerintah memastikan bakal memberikan bantuan pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 9,4 triliun. Terkait komitmen Indonesia ini, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, IMF diharapkan tidak hanya menggunakan pinjaman ini untuk membantu negara-negara di Eropa, tetapi juga negara-negara di Asia dan Afrika.

  • Opini Republika | Urgensi Badan Haji

    Jusman Dalle - Opini Republika | Untuk mencapai tujuan pertama yaitu manfaat transformasi manajemen, Badan Haji yang nantinya bakal berfungsi sebagai eksekutor saja, merampingkan organisasi serta secara otomatis memotong rantai birokrasi bertingkat dan kompleks yang melibatkan banyak institusi. Badan Haji juga mengakhiri rezim monopoli kewenangan sebab Kemenag tinggal memegang satu fungsi, yaitu sebagai regulator sementara Komisi VIII DPR yang membawahi persoalan haji, berfungsi sebagai evaluator.

  • Plagiat Marwan Ja'far

    Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jusman Dalle berang setelah tulisannya diplagiat oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar. Berikut dugaan plagiat yang dilakukan Marwan sesuai dengan tulisan Jusman Dalle dalam opini yang diunggah okezone pada 25 Oktober 2011 lalu: http://news.okezone.com/read/2012/01/14/339/557120/inilah-dugaan-plagiat-yang-dilakukan-marwan

  • Rawan Pangan Negeri Pertanian

    Jusman Dalle - Opini Koran Tempo | Program revitalisasi sektor pertanian yang pernah dijanjikan sejak 2005 masih sebatas lip service. Infrastruktur irigasi rusak parah, jalanan di desa-desa basis pertanian pun belum memadai. Rencana pemerintah untuk membagikan tanah seluas 9,25 juta hektare juga baru sebatas “angin surga”.

13.9.11

Pergeseran Geopolitik dan Geoekonomi Global

(Refleksi 10 Tahun Pasca Tragedi 9/11)

Oleh : Jusman Dalle*

Dimuat di Opini Koran Fajar Edisi 12/9/2011

***

Tragedi hitam 9/11 (baca : nine eleven) atau runtuhnya dua menara kembar World Trade Centre (WTC) yang menjadi simbol kedigdayaan Amerika Serikat, telah berlalu satu dekade. Pada peringatan kali ini, secara psikologi publik Amerika Serikat (AS) tentu merasakan aura yang berbeda. Hal ini sudah tergambar sepanjang awal Mei 2011 yang lalu. Setidaknya aura duka yang pada tahun-tahun sebelumnya mengiringi peringatan tersebut, berubah oleh campuran euforia karena telah tewasnya Osama bin Laden. Pimpinan Al Qaeda, yang diklaim AS sebagai arsitek serangan sekaligus penebar teror. Termasuk serangan terhadap jantung pertahanan-keamanan AS di Pentagon pada 11 September 2001. Oleh karenanya, tewasnya Osama bin Laden merupakan hadiah terbesar bagi peringatan 9/11 kali ini.

Setelah 10 tahun berlalu, bagaimana wajah politik dan ekonomi global? Mengingat pasca peristiwa 9/11, Presiden George Walker Bush yang kala itu memimpin Amerika Serikat, segera menggalang kekuatan politik global dan mengerahkan dana yang besar atas nama war on terror (perang melawan teror). Ini yang menarik kita perbincangkan. Karena daya ledak 9/11 ternyata membawa dampak sangat signifikan bagi tatanan global.

Barat (khususnya pemerintah AS) sukses mendesain propaganda media yang disetting oleh kepentingan AS, menjadikan terorisme sebagai momok bagi penduduk bumi. Bahwa kini dunia dihantui oleh terorisme yang tidak ada matinya, dan bahkan semakin menggurita. Pintu fobia ini menjadi panggung indah bagi AS untuk melancarkan berbagai agenda war on terrornya.

Akhirnya war on terror bukan saja berakibat terhadap renggang atau bahkan retaknya relasi Islam (yang distigmatisasi oleh Barat menjadi ideologi katalis teror) dan Barat (berkat penggiringan opini publik, seolah menjadi korban). Akan tetapi, lebih jauh telah menciptakan efek pada perkembangan politik, sosial dan ekonomi global.

Pertama, yaitu terbangunnya aliansi politik baru yang dikomandoi AS. Agenda war on terror berhasil merekatkan AS dengan sekutu-sekutunya dari lintas bangsa dan benua. Khususnya bagi sesama negara Barat dan negara-negara Arab (yang kaya akan minyak) yang masuk dalam shaf perang tersebut. Hal ini memungkinkan AS memberi pengaruh lebih jauh pada kebijakan-kebijakan politik dalam dan luar negeri negara sekutunya, termasuk memobilisasi sumberdaya modal dan militer dalam memuluskan agenda war on terror.

Kedua, beberapa negara yang selama ini menjadi ancaman bagi pengaruh AS dapat direduksi atau bahkan dimatikan. Sebutlah misalnya Irak Pra Invasi 2003 yang menjadi salah satu rival AS dan sekutunya di kawasan Timur Tengah. Namun setelah George W. Bush mengomandoi perang yang digelar sejak 9 April 2003, karena menuduh rezim Saddam Husein mengembangkan senjata pemusnah massal yang menjadi teror terhadap keamanan dunia khususnya di kawasan Timur Tengah (walau kemudian tidak terbukti), Irak menjadi lemah (kalau tidak mau dikatakan hancur) akibat terfragmentasi oleh perang saudara antar suku karena desain kepentingan politik.

Bahkan Fakta politik di Irak tersebut tidak hanya memberi manfaat politik bagi AS akan tetapi manfaat ekonomi. Khususnya dalam proyek-proyek recovery infrastruktur pasca perang dan pengelolaan minyak Irak sebagai penghasil minyak tersbesar ke-2 di dunia setelah Arab Saudi.

Di Timur Tengah pasca Irak dihancurkan, Arab Saudi tampil sebagai anak emas AS. Rezim Saud bahkan menyiapkan pangkalan militer bagi AS yang menjadi pusat kontrol untuk kawasan Timur Tengah. Berbagai kemitraan dibangun oleh kedua negara baik ekonomi, maupun militer.

Di Asia Tengah, Afganistan yang sedari awal diidentifikasi sebagai tempat pelarian Osama bin Laden dan menjadi pusat komando jaringan Al Qaeda, AS dan sekutunya berhasil menempatkan militer dan menggelar mesin perangnya di kawasan. Di bawah komando Fakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), bersama Pakistan, negara kayak minyak tersebut porak poranda akibat perang.

Akan tetapi, nahas karena AS dan sekutunya sebagaimana di Irak justru terjebak hingga mengerahkan sumberdaya militer dan modal yang tidak sedikit. Sebagaimana dilansir oleh Reuters (10/9/2011) hasil perhitungan dari Brown University di AS memperkirakan di tiga negara tersebut As merugi hingga 4,4 trilun dollar atau sepertiga dari nilai beban utang AS saat ini sebesar 14,7 triliun dollar.

Tak sampai di situ, mitra politik AS juga rekat meluas hingga ke Asia Timur yaitu Jepang, Asia tenggara yaitu Singapura dan juga Australia di benua Australia. Akhirnya secara geopolitik, AS sukses menghegemoni dunia tapi dengan harga yang mahal karena setiap negara sekutu tersebut harus dikucuri dana untuk melancarkan agenda war on terror nya.

Bahkan Indonesia yang menjadi mitra strategis kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, untuk pembentukan pasukan elit anti teror Polri atau Detasemen Khusus (Densus) 88, pada tahun 2002 Washington merogoh kocek sebesar 16 juta dollar sebagaimana dilansir Human Rights Watch. Ini baru untuk satu negara, yaitu Indonesia. Bagaimana dengan negara lain? Sejumlah data menunjukkan jika setiap tahun dana untuk perang war on terror terus mengalami peningkatan.

Tahun 2007 Paman Sam merogoh kocek sebesar 93 miliar dollar, tahun berikutnya 2008, bertambah menjadi 141 miliar dollar untuk seluruh sekutunya. Padahal saat itu, krisis telah memporak porandakan ekonomi Paman Sam. Tak heran jika krisis ekonomi AS terus berlanjut. Apatah lagi di Libya, AS berperan sentral dalam mendanai “perang” melawan rezim Muammar Qadhdhafi.

Tak dapat dipungkiri bahwa kucuran danalah yang selama ini memuluskan langkah AS dalam membangun kekuatan politik (sekutu) dengan berbagai negara lintas benua untuk agenda war on terorror.

Tapi kini AS tengah menderita dan ngos-ngosan akibat defisit anggaran karena besarnya beban utang. Bahkan saat ini rasio utang AS terhadap produk domestik bruto (PDB) lebih dari 100 persen. Tahun 2010 lalu, total utang AS yaitu U$ 14,58 triliun, sementara PDB tahun anggaran yang sama hanya U$ 14,53 triliun.

Karena dengan besarnya utang tersebut, maka porsi pembayaran utang dalam APBN akan menyandra kebijakan anggaran negara untuk diprioritaskan melayani kreditor asing dan para investor pemilik surat berharga negara.

Pada sisi efektifitasnya, secara internal, beban pembayaran utang akan menjadi pemicu terjadinya kontraksi belanja sosial, merosotnya kesejahteraan rakyat, dan melebarnya kesenjangan. Beban pembayaran utang telah mengurangi kemampuan negara untuk menstimulus perekonomian dengan dukungan pendanaan bagi pembangunan. Besarnya beban pembayaran utang setiap tahun mengakibatkan berkurangnya alokasi anggaran pembangunan dan pengurangan subsidi bagi rakyat yang menjadi tanggung jawab negara.

Adalah tindakan bodoh jika AS terus menumpuk utang untuk politik luar negerinya sementara krisis di dalam negeri menimbulkan gejolak politik dan rentan instabilitas. Dengan memangkas atau bahkan menghentikan kucuran dana bagi sekutunya, maka pengaruh politik AS akan berkurang.

Akhirnya krisis ekonomi AS yang turut dipengaruhi oleh agenda war on terror pasca 9/11 ini, menjadi babak baru dalam pergeseran geoekonomi dan geopolitik yang siap di-takeover oleh sejumlah negaraemerging market, khususnya yang tergabung di dalam BRIC (Brazil, Rusia, India dan China). Adalah sunnatullah dan fitrah peradaban jika suatu peradaban (hegemoni : dalam kasus Amerika) layu, maka peradaban lain akan muncul. Tegantung siapa yang paling siap. Wallahu’alam

KETERANGAN :

Penulis adalah Analis Ekonomi Politik SERUM Institute dan Pengurus Pusat KAMMI


Share

\