Opini, Pandangan Serta Rekam Jejak Pemikiran

  • Opini Kompas | IMF dan Malapraktik Diplomasi

    Jusman Dalle | Opini Harian Kompas Pemerintah memastikan bakal memberikan bantuan pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 9,4 triliun. Terkait komitmen Indonesia ini, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, IMF diharapkan tidak hanya menggunakan pinjaman ini untuk membantu negara-negara di Eropa, tetapi juga negara-negara di Asia dan Afrika.

  • Opini Republika | Urgensi Badan Haji

    Jusman Dalle - Opini Republika | Untuk mencapai tujuan pertama yaitu manfaat transformasi manajemen, Badan Haji yang nantinya bakal berfungsi sebagai eksekutor saja, merampingkan organisasi serta secara otomatis memotong rantai birokrasi bertingkat dan kompleks yang melibatkan banyak institusi. Badan Haji juga mengakhiri rezim monopoli kewenangan sebab Kemenag tinggal memegang satu fungsi, yaitu sebagai regulator sementara Komisi VIII DPR yang membawahi persoalan haji, berfungsi sebagai evaluator.

  • Plagiat Marwan Ja'far

    Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jusman Dalle berang setelah tulisannya diplagiat oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar. Berikut dugaan plagiat yang dilakukan Marwan sesuai dengan tulisan Jusman Dalle dalam opini yang diunggah okezone pada 25 Oktober 2011 lalu: http://news.okezone.com/read/2012/01/14/339/557120/inilah-dugaan-plagiat-yang-dilakukan-marwan

  • Rawan Pangan Negeri Pertanian

    Jusman Dalle - Opini Koran Tempo | Program revitalisasi sektor pertanian yang pernah dijanjikan sejak 2005 masih sebatas lip service. Infrastruktur irigasi rusak parah, jalanan di desa-desa basis pertanian pun belum memadai. Rencana pemerintah untuk membagikan tanah seluas 9,25 juta hektare juga baru sebatas “angin surga”.

22.7.11

Konvergensi Media vs Bisnis Politik


Jakarta - Canggihnya teknologi informasi, menjadi warna yang secara signifikan memengaruhi pola-pola demokrasi dewasa ini. Khususnya dalam komunikasi politik. Dalam ranah perubahan sosial, hal ini telah disinyalir oleh Kolumnis The New York Times, Thomas L Friedman menyebutnya sebagai masa konvergensi media. Ketika kecepatan informasi telah meruntuhkan batas ruang dan waktu .

Dalam konteks perpolitikan di tanah air, hal itu bisa ditelusuri dari ledakan-ledakan pesan Nazaruddin via BBM (blackberry messanger) yang kian hari, kian menghantui elit Demokrat. Serangan-serangan Nazaruddin dari belahan bumi yang lain, menimbulkan ledakan-ledakan politik di tanah air.

SBY dalam kapasitanya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, pun harus turun gunung, menggelar jumpa pers menanggapi berbagai pemberitaan soal elit Demokrat yang banyak bersumber dari BBM Nazaruddin. Dalam pernyataannya, SBY menuding bahwa media berlebihan karena dijadikannya isi BBM Nazaruddin sebagai headline media-media yang reputable.

Sekonyong-konyong, pernyataan SBY itu mendapat kecaman luas dari publik. Padahal menurut Ketua Dewan Pers, Bagir Manan pemberitaan terkait Nazaruddin sudah sesuai kaidah kode etik dan hukum jurnalistik karena tidak ada yang bersifat karangan atau bohong dari berita-berita tersebut. Nazaruddin menjadi narasumber yang faktual.

Di sisi lain, hal ini sekaligus memperlihatkan rapuhnya ideologi partai yang terjebak pada pragmatisme dengan orientasi keuntungan (profit oriented). Merasa terpojok dan tidak lagi menguntungkan baginya, begitu mudah mantan orang nomer 3 di Demokrat tersebut menyerang rekan-rekan dan partainya sendiri. BBM menjadi satu-satunya pasangan duet politik Nazaruddin untuk menggiring opini publik.

Kenyataan tersebut hanyalah puncak dari piramida kebusukan parpol yang perlahan-lahan terkuak. Politik kita memasuki etape kelam.

Di masa transisi demorkasi, partai politik seharusnya berperan progresif, menjadi saluran aspirasi yang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun situasi sekarang ini justru menunjukkan partai politik menjadi bagian dari deretan masalah.

Upaya intervensi SBY dengan mempolemikkan kerja jurnalis, merupakan indikasi adanya benih anti kritik. Sebuah kesalahan besar, tumbuh benih kooptasi dalam ruang demokrasi kita.

Seharunya yang dilakukan adalah menemukan serta menghadirkan mantan Bendahara Umum Demokrat dan menyerahkan penyelasaiannya secara hukum, bukan menyalahkan media dan pemberitaan yang hanya mengangkat kenyataan real dari lapangan ke ruang publik melalui elektronik atau cetak.

Sumber Dana Parpol

Sebenarnya, kartel bisnis-politik sudah menjadi struktur bawaan orde baru yang masih kuat bercokol dalam sistem ekonomi-politik kita hari ini. Jika dirunut akar masalahnya, sebenarnya berbagai skandal politik yang terjadi di republik ini, tidak lepas dari konstruksi sistem demokrasi liberal yang high cost (biaya tinggi).

Sementara di satu sisi, Pasal 34 Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol), membatasi sumber keuangan parpol.

Disebutkan bahwa keuangan parpol hanya bisa berasal dari tiga sumber, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBD/APBN. Kriteria perseorangan yang sah menurut hukum, bukan termasuk sumbangan dari anggota partai yang bersangkutan, batasannya yaitu sebesar Rp. 1 miliar dalam setiap tahun anggaran. Perusahaan atau badan usaha bisa menyumbang hingga Rp. 7,5 miliar per tahun anggaran.

Sementara itu sumbangan dari anggaran negara sangat terbatas, baik dari APBN maupun APBD. Itupun berdasarkan jumlah suara parpol pada pemilu sebelumnya. Informasi dari Kementrian Dalam Negeri menyebutkan sebesar Rp. 108 setiap satu suara per tahun.

Artinya partai sekelas Demokrat dengan jumlah suara 21.703.137, hanya memperoleh Rp. 2.343.938.796 (Rp. 2,3 M) per tahun. Angka Rp. 2,3 M ini jauh dari cukup untuk membiayai operasional partai.

Jika berharap dari sumbangan eksternal sebagaimana disebutkan di atas, maka secara realitas dapat dipastikan bahwa sumbangan resmi yang diperoleh setiap parpol tidak akan mampu mencukupi menutup kebutuhan. Apalagi, parpol tidak dibenarkan memiliki perusahaan. Praktis, sumbangan yang diterima tiap parpol relatif lebih kecil ketimbang keperluan anggaran partai.

Bandit dan Gurita Borjuasi

Lain halnya dengan iuran anggota partai yang tidak dibatasi. Sehingga bisa saja, setiap anggota partai politik nyetor hingga ratusan miliar dalam setiap tahun anggaran. Maka celah ini dimanfaatkan oleh partai politik untuk merekrut politisi yang bisa mereka manfaatkan untuk menyuplai bahan bakar bagi dapur partai.

Tentu disertai kontrak atau konsensus dengan prinsip sama-sama menguntungkan. Mereka biasanya berasal dari kalangan pengusaha.

Logika pragmatisme mengunci kreatifitas partai. Terjadi perselingkuhan antara parpol dan pengusaha. Posisi pengusaha di partai politik, apa lagi di partai berkuasa yang memiliki kursi di kabinet memungkinkan mereka mengakses proyek-proyek pemerintah. Tak heran jika tak kurang dari 40 persen anggota DPR berlatar belakang pengusaha. Mereka inilah yang menjadi pipa, mengalirkan dana ke partai politik.

Persaingan antara pengusaha lintas parpol sering kali kita saksikan. Mereka merampok uang negara dengan dilegalisasi melalui poryek-proyek fiktif oleh perusahaan-perushaan bodong, yang dalam waktu sekejap tiba-tiba memiliki aset triliyunan.

Inilah yang dikatakan oleh Mancur Oslon (2000) di dalam bukunya yang berjudul Power and Prosperity, dengan mengambil sampel pada negara Uni Soviet ketika memasuki fase transisi menjadi negara demokrasi, sebagai periode yang justru menjadi kesempatan bagi bertakhtanya para bandit. Yaitu penjahat kelas kakap, atau penjahat ulung yang sudah berpengalaman dan memiliki jam terbang yang tinggi.

Dalam terminologi demokrasi, bandit tentu lekat dengan konteks politik-kekuasaan. Oleh karenanya sejak dulu, kehidupan bangsa ini hanya ada di tangan sekelompok kecil orang. Mereka adalah bandit yang pada akhirnya bertransformasi menjadi kelompok borjuis. Linier dengan tuntutan kompetisi demokrasi liberal, secara alami menyaring dan menggugurkan mereka yang pundi-pundi keuangannya lemah.

Elit yang telah terkondisikan pada orientasi ekonomi, lebih semangat bicara proyek ketimbang memikirkan rakyat. Politik dijadikan komoditas untuk bisnis. Prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat kini terdeviasi. Berubah menjadi dari pebisnis oleh pebisnis untuk bisnis.

Politik untuk rakyat menguap begitu saja, karena perhatian hanya terpusat pada etika utilitarian yang lahir dari rahim materialisme. Etika ini menjadi selubung sistem partai politik yang mengusung moral Darwinisme "the survival for the fittes". Memuja kultus pemenang dengan ukuran material. Demokrasi terjebak di tangan para bandit politik borjuasi.

Data Mendagri, Gamawan Fauzi menunjukkan jika saat ini ada 160 Kepala Daerah dan Mantan Kepala Daerah yang jadi tersangka, terdakwa dan terhukum. Fakta ini adalah indikasi bahwa ternyata secara organik, gurita moral material Darwinisme itu sudah mengakar kebawah. Sebuah ancaman struktural dan fungsional dalam tata kelola negara.

Peran Media

Maka sebagai bagian dari masyarakat politik, peran partisipatif kita untuk mengekstraksi senyawa politik borjuasi tersebut dari ruang demokrasi Indonesia, menjadi variabel penentu. Hemat penulis, ada tiga focus poin yang harus dilakukan.

Pertama mengokohkan sinergitas kelompok civil society baik dari mahasiswa, LSM, media maupun tokoh agama, untuk melakukan pendidikan politik (political education) kepada masyarakat. Pendidikan politik ini penting untuk menghindarkan masyarakat dari eksplotasi tak bertanggung jawab yang menjadi irama politik Indonesia.

Kedua, mendorong supremasi hukum tanpa pandang bulu dengan optimalisasi lembaga penegak hukum yang berlapis. Baik lembaga resmi negara maupun lembaga ad hoc seperti KPK dan Satgas Anti Mafia Hukum.

Dibutuhkan aparat penegak hukum yang terlepas dari berbagai kepentingan dan jaringan kekuasaan. Karena distrust terhadap aparat penegak hukum di mata publik saat ini, diakibatkan oleh tidak terlepasnya mereka dari intervensi kekuasaan.

Ketiga, mendorong transparansi melalui optimalisasi pemanfaatan keterbukaan ruang publik. Melakukan pengawasan terhadap semua entitas penguasa baik di level eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Lagi-lagi, pada ranah ini media berada pada posisi central, karena menjadi preferensi masyarakat. Maka independensi media harus tetap ditegakkan untuk menjaga intergritas.

Jika elaborasi dari ke tiga tawaran di atas mampu diwujudkan, maka gerakan sosial ekstraktif dan dukungan media massa dalam membersihkan politik dari para bandit, menjadi lebih mudah.
  • Penulis adalah Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Analis Ekonomi Politik SERUM Institute
  • Tulisan ini dimuat di www.detik.com
Share

\