• Opini Kompas | IMF dan Malapraktik Diplomasi

    Jusman Dalle | Opini Harian Kompas Pemerintah memastikan bakal memberikan bantuan pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 9,4 triliun. Terkait komitmen Indonesia ini, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, IMF diharapkan tidak hanya menggunakan pinjaman ini untuk membantu negara-negara di Eropa, tetapi juga negara-negara di Asia dan Afrika.

  • Opini Republika | Urgensi Badan Haji

    Jusman Dalle - Opini Republika | Untuk mencapai tujuan pertama yaitu manfaat transformasi manajemen, Badan Haji yang nantinya bakal berfungsi sebagai eksekutor saja, merampingkan organisasi serta secara otomatis memotong rantai birokrasi bertingkat dan kompleks yang melibatkan banyak institusi. Badan Haji juga mengakhiri rezim monopoli kewenangan sebab Kemenag tinggal memegang satu fungsi, yaitu sebagai regulator sementara Komisi VIII DPR yang membawahi persoalan haji, berfungsi sebagai evaluator.

  • Profil Jusman Dalle

    Jusman juga menekuni digital marketing. Merancang dan membuat konten digital berupa tulisan (copywriter), visual dan audio visual untuk sejumlah perusahaan dan institusi skala nasional. Antara lain Partai Gerindra, Kedutaan Besar Jerman, Taksi Ekspress, Bank BTN, PLN, XL Axiata, Agung Podomoro Land, True Money, dll.

  • Plagiat Marwan Ja'far

    Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jusman Dalle berang setelah tulisannya diplagiat oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar. Berikut dugaan plagiat yang dilakukan Marwan sesuai dengan tulisan Jusman Dalle dalam opini yang diunggah okezone pada 25 Oktober 2011 lalu: http://news.okezone.com/read/2012/01/14/339/557120/inilah-dugaan-plagiat-yang-dilakukan-marwan

  • Rawan Pangan Negeri Pertanian

    Jusman Dalle - Opini Koran Tempo | Program revitalisasi sektor pertanian yang pernah dijanjikan sejak 2005 masih sebatas lip service. Infrastruktur irigasi rusak parah, jalanan di desa-desa basis pertanian pun belum memadai. Rencana pemerintah untuk membagikan tanah seluas 9,25 juta hektare juga baru sebatas “angin surga”.

16.2.11

SEJARAH, REVOLUSI BIRU DAN KEDAULATAN

SEJARAH, REVOLUSI BIRU DAN KEDAULATAN

Oleh : Jusman Dalle*

Cerita tentang ketangguhan pelaut-pelaut nusantara, telah melegenda sejak Indonesia masih berbentuk kerajaan. Menurut catatan Dr. Cyril Hromnik seorang sejarawan Amerika yang meneliti sejarah Afrika Selatan, pelaut Indonesia, khsusunya pelaut Bugis-Makassar pernah menembus Samudera Hindia hingga mencapai kepulauan Madagaskar di Timur Afrika serta Benua Australia, hanya dengan menggunakan perahu Phinisi. Jejak pelaut nusantara secara genologis dapat kita lihat pada perawakan penduduk Madagaskar yang wajahnya berbeda dari ras Afrika kebanyakan, mereka lebih mirip dengan ras Melayu. Menurut Robert Dick, tambang emas di Zimbabwe, Afrika dirintis oleh pelaut-pelaut dari nusantara.

Bahkan kekuatan armada laut kerajaan-kerajaan di nusantara seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit (abad ke 9 dan ke 15), menjadi perekat dan menjaga kedaulatan. Dengan angkatan lautnya, Sriwijaya berhasil mengamankan lalu-lintas perairan di sekitar Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Jawa, dan hingga ke Laut Cina Selatan. Akibatnya, arus perdagangan di Sriwijaya dan sekitarnya pun menjadi lancar,daerah tersebut menjadi makmur karena arus perdagangan antara Negara (kerajaan saat itu).

Pun dengan Kerajaan Majapahit, dengan armada lautnya yang mampu menjangkau dan melakukan ekspansi hingga ke wilayah Papua bagian Timur dan beberapa Negara di Asia Tenggara seperti Kepulauan Sulu (Filipina Selatan) dan Tumasik (Singapura), sebagaimana tercatat di dalam kitab Negarakertagama.

George Kahin, peneliti berkebangsaan Amerika Serikat di dalam karyanya Nationalism and Revolution berkeyakinan bahwa asal usul nasionalisme Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di ilhami dari laut, yaitu kedua kerajaan tersebut (Sriwijaya dan Majapahit). Peran sangat filosofis bagi kehidupan berbangsa menyimpan nilai historis yang sangat vital. Maka benarlah adagium “nenek moyangku seorang pelaut,”.

Wilayah NKRI dua pertiganya (70 persen) atau 5,9 juta km² merupakan lautan, dengan garis pantai sepanjang 95.181 km dan mengelilingi 17.480 pulau sehingga menempatkan Indonesia sebagai archipelagic state (Negara kepulauan) terbesar ke empat setelah Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia. Sebagian besar perbatasan wilayah NKR berada di lautan. Di bagian Utara berbatasan dengan Selat Malaka yang merupakan perairan Internasional, serta Laut Andaman. Di bagian Selatan berbatasan dengan Laut Arafuru.

Konfigurasi wilayah NKRI ini menyimpan potensi yang sangat besar , temasuk juga potensi ancaman akan penjarahan kekayaan bahari. Sebagaimana dengan kejadian lepasnya pulau Sipadan dan Lingitan yang kaya akan mineral akhirnya di caplok oleh Negara tetangga, Malaysia, serta sengketa Pulau Ambalat. Pulau-pulau yang lepas dari NKRI selama ini dibiarkan tanpa pengelolaan. Dengan personel serta peralatan yang terbatas aparat kita, tidak mampu melakukan coverage terhadap wilayah laut secara keseluruhan.

Disinilah perlunya melibatkan masyarakat untuk turut menjaga keutuhan wilayah laut kita. Pemberdayaan nelayan dalam bentuk revitalisasi peran dengan mengupgrade sumber daya baik manusia maupun modal agar mereka mampu melaut hinga ke pulau-pulau terluar. Selama ini, dengan alat seadanya baik transportasi maupun alat tangkap, nelayan kita hanya mampu menjangkau dibawah 2 mil dari garis pantai. Padahal kekayaan biota laut, khususnya ikan, yang melimpah di atas jarak 2 mil tersebut. Nelayan asing asal Thailand, Malaysia, Filipina, China, sudah sangat sering menjarah kakayaan bahari kita, dengan pukat harimau dan kapal yang super canggih, mereka bisa menyusuri daerah-daerah laut potensial karena melihat lautan kita kosong baik dari TNI, Polisi Air maupun nelayan lokal

Tak heran, hingga sekarang kesejahteraan nelayan tidak pernah meningkat. Selama 65 tahun Indonesia merdeka, kontribusi dari sektor kelautan untuk produk domestik bruto (GDP) tidak lebih dari 25 persen. Betapa ironis, bahwa dalam strata sosial, masyarakat pesisir justru merupakan penduduk termiskin.

Dibutuhkan political will dan keseriusan pemerintah memberdayakan nelayan dalam bentuk pemberian fasilitas yang memadai. Hal ini juga untuk mengangkat kesejahteraan nelayan. Dengan program “revolusi biru” sebagaimana dijelaskan di atas, kita berharap kejayaan maritim Indonesia kembali berkibar sehingga dari laut mampu menjaga keutuhan NKRI .

KETERANGAN : Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Uniersitas Muslim Indonesia Makassar dan Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

Share

\