Opini, Pandangan Serta Rekam Jejak Pemikiran

  • Opini Kompas | IMF dan Malapraktik Diplomasi

    Jusman Dalle | Opini Harian Kompas Pemerintah memastikan bakal memberikan bantuan pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 9,4 triliun. Terkait komitmen Indonesia ini, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, IMF diharapkan tidak hanya menggunakan pinjaman ini untuk membantu negara-negara di Eropa, tetapi juga negara-negara di Asia dan Afrika.

  • Opini Republika | Urgensi Badan Haji

    Jusman Dalle - Opini Republika | Untuk mencapai tujuan pertama yaitu manfaat transformasi manajemen, Badan Haji yang nantinya bakal berfungsi sebagai eksekutor saja, merampingkan organisasi serta secara otomatis memotong rantai birokrasi bertingkat dan kompleks yang melibatkan banyak institusi. Badan Haji juga mengakhiri rezim monopoli kewenangan sebab Kemenag tinggal memegang satu fungsi, yaitu sebagai regulator sementara Komisi VIII DPR yang membawahi persoalan haji, berfungsi sebagai evaluator.

  • Plagiat Marwan Ja'far

    Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jusman Dalle berang setelah tulisannya diplagiat oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar. Berikut dugaan plagiat yang dilakukan Marwan sesuai dengan tulisan Jusman Dalle dalam opini yang diunggah okezone pada 25 Oktober 2011 lalu: http://news.okezone.com/read/2012/01/14/339/557120/inilah-dugaan-plagiat-yang-dilakukan-marwan

  • Rawan Pangan Negeri Pertanian

    Jusman Dalle - Opini Koran Tempo | Program revitalisasi sektor pertanian yang pernah dijanjikan sejak 2005 masih sebatas lip service. Infrastruktur irigasi rusak parah, jalanan di desa-desa basis pertanian pun belum memadai. Rencana pemerintah untuk membagikan tanah seluas 9,25 juta hektare juga baru sebatas “angin surga”.

16.2.11

MUSIM REVOLUSI dan HANTU DEMOKRASI*

Jakarta - Inilah musim revolusi, ketika kulminasi kemarahan meledak mencari bentuknya. Saat tiran dengan jubah demokrasi memahat kepalsuan dalam bahasa politis yang tertata. Suara rakyat dianggap angin lalu, tuntutan perut yang lapar dan dapur tak mengepul, sementara hak-hak politik terinjak oleh nafsu tahta dibalik tangan besi yang menggurita. Maka revolusi adalah jalan terbaik. Mesir dan Tunisia telah membuktikan.

Kekuatan gerakan massa memperlihatkan kedigdayaannya. Jika 13 tahun silam (1998),
elemen mahasiswa dan masyarakat Indonesia berhasil menggulingkan rezim Orde Baru
yang dikomandoi oleh Soeharto, Jum'at (11/2) petang kemarin, gerakan massa rakyat
Mesir sukses memaksa Rezim Housni Mubarak meninggalkan istananya. Sukses Mesir
tidak bisa dilepaskan dari rangsangan revolusi serupa di Tunisia satu bulan sebelumnya.

Kesuksessan revolusi Mesir ini sontak menghantui negara-negara yang selama ini mengkooptasi kebebasan rakyatnya dengan kuasa tiran. Dari kawasan Asia Timur seperti Cina, Malaysia di Asia Tenggara hingga ke Timur Tengah yang dan sub Afrika yang banyak dihuni diktator, dan pemerintahan yang hegemonik, gema revolusi Mesir yang menyeruak menghantui mimpi para penguasa despotik itu. Ya, kini revolusi menjadi perbincangan sehari-hari rakyat yang hidup di bawah pemerintah otoriter, tahun 2011 ini musim revolusi.

Riak-Riak Revolusi Menggurita


Riak-riak revolusi yang terilhami dari Tunisia dan Mesir kini menggurita. Pasca jatuhnya Mubarak yang menurut beberapa pengamat dimulai dari dunia maya, akses internet ditutup di Aljazair. Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika sebagaimana dikutip kantor berita nasional Aljazair, juga akan mencabut aturan darurat yang telah diberlakukan selama 19 tahun. Pasca pencabutan aturan tersebut, maka masyarakat bebas melakukan demonstrasi sebagai bentuk ekspresi politik. Hak-hak partai politik pun akan diperluas.

Bukan hanya di Timur Tengah, di negeri Tirai Bambu, Cina yang dikenal sangat selektif dalam menyiarkan informasi, akses informasi revolusi Mesir dan Tunisia oleh pemerintah disaring sangat ketat.

Suriah juga sudah mempersiapkan diri. Presiden Suriah Bashar al-Assad yang mewarisi
kekuasaan ayahnya, Hafez al-Assad, yang berkuasa selama tiga dekade di Suriah, mengatakan bahwa ia akan mendorong demokratisasi dalam bentuk reformasi politik.
Bashar bahkan mengajak para penguasa Arab untuk lebih akomodatif terhadap aspirasi
politik dan ekonomi rakyatnya. Ajakan Bashar, pun di amini oleh Libya yang berada di bawah rezim Muammar Qaddhafi.

Pun oleh Raja Yordania, Abdullah II pada tanggal hari Rabu, 2 Februari kemarin, telah menyerah pada tekanan publik dan membubarkan kabinetnya dengan menunjuk perdana menteri agar segera melakukan reformasi politik. Oleh Ikhwanul Muslimin, salah satu kelompok Islam modern yang mengusung Pan Islamisme, Raja Abdullah II diminta agar segera menghilangkan hak absolut raja untuk menunjuk perdana menteri, mengeluarkan dekrit dan membubarkan parlemen. Kelompok ini juga meminta agar partai-partai diberi keterlibatan lebih luas dalam pemerintahan, khususnya di parlemen.

Sementra itu pemuda-pemuda dari kelompok pers dan pemuda di San'a Yaman, juga tak
mau ketinggalan. Seperti juga di Tunisia, Mesir, Yordania, negeri Ratu Saba' itu menginginkan pergantian rezim Presiden Ali Abdullah Saleh yang telah memimpin selama lebih 30 tahun. Artikulasi perubahan dengan jargon demokratisasi terus diteriakkan. Pemerintah berkuasa yang pro pada kepentingan Amerika tidak lagi legitimate di mata publik Yaman yang membatasi hak-hak politik rakyat.

Hantu Demokrasi dan Geopolitik Arab

Efek domino dari demam demokratisasi dan tekad untuk keluar dari keterpurukan multidimensi baik ekonomi maupun politik tak akan pernah usai. Amerika Serikat (AS)
dan saudara jauhnya, Israel tentu tak akan tinggal diam karena merasa terancam. Kedua negara ini adalah pemangku kepentingan terbesar di kawasan Timur Tengah. Maka tak heran jika Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan Presiden AS, Barack Husein Obama terus memantau perkembangan di kawasan.

Khusus untuk Mesir, yang menjadi gerbang dan menempati posisi kunci atas pengaruh
AS-Israel, secara intensif dimonitor dari Gedung Putih, bahkan gedung putih mengirim Frank Wisner untuk menemui Mubarak. Ketakutan ini bukan tanpa alasan, bisa jadi Mesir akan berpindah kendali ke kelompok oposisi, kelompok Islam konservatif, Ikhwanul Muslimin, yang merupakan kekuatan terbesar setelah National Democratic Party (NDP), partai pendukung pemerintahan Hosni Mubarak. Dan inilah ketakutan terbesar AS dan Israel.

Kegagalan Nasional Democratik Party (NDP) memenuhi aspirasi rakyat yang tercermin
dari kegagalan pemerintahan Mubarak, menjadi dasar delegitimasi terhadap partai pemenang pemilu dan terbesar tersebut. Kenyataan ini menjadi stimulus bagi meluasnya aseptabiliti masyarakat terhadap kelompok IM. Selain itu, Kesuksesan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki yang berafiliasi pada ideologi politik IM, menjadi bargaining position tentang role model politik Mesir masa depan, karena Turki berhasil menjadi negara modern walaupun di bawah kendali partai Islam.

Kenyataan ini menjadi stimulus bagi meluasnya aseptability (penerimaan) masyarakat
terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin. Kesuksesan Partai Keadilan dan Pembangunan
(AKP) di Turki yang berafiliasi pada ideologi politik kenegaraan Ikhwanul Muslimin,
menjadi bargaining position tentang role model politik Mesir masa depan.

Selain Mesir, di Tunisia, pasca Revolusi Melati, partai Ben Ali telah dibubarkan dan asset-asetnya dibekukan. Masa transisi ini dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammed Ghannouchi, dan kelihatannya akan diambil alih oleh partai berhaluan Islam. Partai Al Nahdah atau Partai Renaisans yang didirikan oleh Syaikh Rashid Ghannouchi adalah partai papan atas dan menjadi harapan masyarakat Tunisia saat ini. Al Nahdah didirikan pada tahun 1981 dengan berfokus menghidupkan kembali peran masjid, menolak pemisahan antara agama dan negara dan mendukung Arabisasi pendidikan sambil mempertahankan pembelajaran untuk bahasa asing.

Mengamati geopolitik di negara-negara yang tengah bergolak tersebut, maka ke depan
kelompok Islam potensi mengendalikan Timur Tengah dengan menguasai sejumlah besar
negara. Sebutlah misalnya HAMAS di Palestina yang menjadi seteru abadi Israel, AKP
yang mulai kembali melakukan Islamisasi di Turki, An Nahdah di Tunisia, Ikhwanul Muslimin yang menjadi oposisi terbesar di Mesir. Pun dengan cabang Ikwanul Muslimin di Suriah, Sudan dan Yaman.

Pergeseran geopolitik ini menjadikan Timur Tengah vis a vis dengan kepentingan AS-Israel. Kelompok kekuatan politik Islam yang pro Demokrasi, akan mengurangi atau
mungkin menghilangkan pengaruh AS serta Israel secara keseluruhan. Kedua negara yang selama ini energinya bergantung dari Timur Tengah akan terbonsai (40 persen energi Israel berasal dari Mesir), karena langkah pertama yang akan dilakukan oleh kelompok politik Islam jika berkuasa, adalah menyelamatakan ekonomi rakyat dalam bentuk nasionalisasi dengan meninjau ulang kontrak dengan perusahaan asing. Termasuk melindungi produk lokal dengan melakukan proteksi terhadap produk AS yang selama ini menjadikan kawasan itu sebagai pasar utamanya.

Negara industri sekelas AS dan Israel yang sektor ekonominya digerakkan oleh energi
akan lumpuh, dan kehilangan pasar. Di sisi lain, ideologisasi dan institusionalisasi Islam oleh partai dan kelompok Islam pro Demokrasi akan membangkitkan semangat dan percaya diri umat Islam di Timur Tengah yang selama ini dikebiri oleh diktator boneka Amerika-Israel. Akhirnya, jargon demokratisasi yang selama ini diteriakkan AS akan menghantui negara Adi Daya tersebut, dan mungkin AS kembali memberlakukan standar gandanya, seperti perlakuan mereka terhadap kemenangan demokratis Hamas di Palestina.

*) Jusman Dalle adalah aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
Founder Forum Cendikia Muda (ForceMU-I).


Share

\