Opini, Pandangan Serta Rekam Jejak Pemikiran

  • Opini Kompas | IMF dan Malapraktik Diplomasi

    Jusman Dalle | Opini Harian Kompas Pemerintah memastikan bakal memberikan bantuan pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 9,4 triliun. Terkait komitmen Indonesia ini, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, IMF diharapkan tidak hanya menggunakan pinjaman ini untuk membantu negara-negara di Eropa, tetapi juga negara-negara di Asia dan Afrika.

  • Opini Republika | Urgensi Badan Haji

    Jusman Dalle - Opini Republika | Untuk mencapai tujuan pertama yaitu manfaat transformasi manajemen, Badan Haji yang nantinya bakal berfungsi sebagai eksekutor saja, merampingkan organisasi serta secara otomatis memotong rantai birokrasi bertingkat dan kompleks yang melibatkan banyak institusi. Badan Haji juga mengakhiri rezim monopoli kewenangan sebab Kemenag tinggal memegang satu fungsi, yaitu sebagai regulator sementara Komisi VIII DPR yang membawahi persoalan haji, berfungsi sebagai evaluator.

  • Plagiat Marwan Ja'far

    Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jusman Dalle berang setelah tulisannya diplagiat oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar. Berikut dugaan plagiat yang dilakukan Marwan sesuai dengan tulisan Jusman Dalle dalam opini yang diunggah okezone pada 25 Oktober 2011 lalu: http://news.okezone.com/read/2012/01/14/339/557120/inilah-dugaan-plagiat-yang-dilakukan-marwan

  • Rawan Pangan Negeri Pertanian

    Jusman Dalle - Opini Koran Tempo | Program revitalisasi sektor pertanian yang pernah dijanjikan sejak 2005 masih sebatas lip service. Infrastruktur irigasi rusak parah, jalanan di desa-desa basis pertanian pun belum memadai. Rencana pemerintah untuk membagikan tanah seluas 9,25 juta hektare juga baru sebatas “angin surga”.

5.2.11

MEMAKNAI JABATAN PUBLIK*

MEMAKNAI JABATAN PUBLIK

Pekan-pekan terakhir, wacana kenaikan gaji presiden dan sejumlah pejabat Negara, termasuk 15.000 anggota DPRD, bergulir dan memantik pro kontra di masyarakat. Disaat harga cabai melambung, disaat intaian krisis pangan menghantui dan rakyat sulit mendapatkan kebutuhan dapur, pejabat publik justru semakin “menggila”. Belum
lagi kasus mafia pajak yang merongrong keuangan Negara yang menembus angka ratusan triliun rupiah serta politik saling sandera yang hingga kini tak kunjung usai. Ada apa dengan negeri ini? Oleh karena itu menjadi menarik
Dalam negara idea, demikian kata Plato, kemajuan tergantung pada pembagian kerja (division of labour) yang timbul secara alamiah di dalam masyarakat. Setiap orang memiliki kecendrungan dan karakter yang berbeda dan dengan sendirinya pekerjaan yang diminati pun berbeda. Salah satu ciri negara ideal menurut Plato sebagaimana dikutip dari Euis Amalia (2010), adalah yang melayani kebutuhan dasar manusia dalam rangka membangun kualitas kemanusiaan. Sehingga Plato mengklasifikasi pekerjaan menjadi t
iga bidang, sebagai pengatur atau penguasa, tentara atau penjaga keamanan dan para pekerja.
Bagi Plato, semua manusia bersaudara. Tetapi Tuhan telah mengatur sedemikian rupa. Pertama, ada orang yang cocok sebagai pengatur di dalam hal ini termasuk filusuf dan pemerintah atau abdi negara. Kedua, ada juga yang cocok sebagai tentara atau penjaga keamanan, dan ketiga sebagai pekerja, dalam hal ini termasuk petani dan pedagang. Oleh Plato, dari ke tiga jenis pekerjaan tersebut, hanya golongan terakhir yaitu kaum pekerja yang boleh bekerja mengejar laba dan mengumpulkan harta. Sedang penguasa dan tentara seyogyanya tidak bekerja demi harta. Dengan sendirinya menurut Plato, tidak diperkenankan mengumpulkan harta benda. Karena dengan cara seperti itu, mereka dapat betul-betul bekerja mengabdikan diri pada negara sehingga pantas di sebut abdi negara.
Sedangkan menurut f
ilusuf dan teolog Thomas Aquinas, Negara merupakan lembaga sosial manusia yang paling tinggi dan luas yang berfungsi menjamin manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya yang melampaui kemampuan lingkungan sosial lebih kecil seperti desa dan kota. Oleh karenanya, setiap pegawai Negari harus mampu berperan sebagai
mana cita-cita Negara, yaitu dengan cara melayani terpenuhinya kebutuhan warga. Pembagian dan pengaturan ini dianggap perlu karena sifat dasar manusia yang tidak pernah puas. Bahkan cenderung tamak, ingin memiliki diluar kebutuhannya.
Sehingga menjadi rintangan dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Jika pengabdian dan pelayanan (termasuk di dalamnya pemimpin) untuk Negara dipandang sebagai pekerjaan, maka akan menimbulkan kekacauan dalam bernegara. Para pegawai Negara tersebut berlomba-lomba mengumpulkan materi sehingga cara apapun dilakukan, dan hal inilah yang menjadi stimulus bagi praktek koruptif. Tak heran jika kasus korupsi terjadi disemua level pemerintahan, dari Pemerintah pusat yang bergelar Menteri bahkan Presiden hingga unit terkecil bernama RT.
Belajar Dari Umar
Jika melihat tipologi kepemimpinan bersahaja yang diperankan Khalifah Umar ibnu Khattab, sungguh pemimpin masa kini sangat jauh panggang dari api. Imam As Suyuti memotret sangat indah penggalan kisah Umar ibnu Khattab di dalam kitabnya yang berjudul Tarikh Khulafa (Sejarah Para Khalifah). “Tidak ada yang halal dari harta Allah bagi Umar kecuali dua pakaian, pakaian untuk musim dingin dan pakaian untuk musim panas. Dan saya tidak pernah memakai pakaian itu untuk menunaikan haji ataupun umrah. Sedangkan makanan saya dan keluarga saya adalah laksana makanan yang ada di kalangan Quraisy dari golongan yang tidak terlalu kaya, dan juga tidak terlalu miskin. Selebihnya saya
adalah seorang lelaki dari kalangan kaum muslimin” demikian tulis As Suyuti mengutip ucapan Umar Ibnu Khattab Salah seorang sahabat Rasulullah Saw, Khuzaimah ibnu Tsabit bahkan mempersaksikan bahwa jika Umar mengangkat seorang pejabat, maka akan dituliskan perjanjian untuknya sebagai persyaratan untuk tidak mengendarai kuda (kendaraan mewah waktu itu), tidak memakai pakaian yang lembut dan empuk serta makanan dengan standar tinggi.
Juga dikatakan bahwa setiap pemimpin yang ditunjuk oleh Umar harus selalu membuka pintu rumah untuk rakyatnya, bukan untuk mengajak berdialog dalam rangka meredam daya kritis mereka, akan tetapi untuk menunaikan kepentingan rakyat, mendengar keluh dan kesah serta memberi solusi, bukan malah sebaliknya berkeluh kesah pada rakyat. Padahal sejarah telah mengabadikan, di masa Umar lah, materi mengalir untuk umat Islam. Dengan sangat perkasa, Umar berhasil memperluas ekspansi kekuasaan Islam, membentang dari Eropa, Afrika dan Asia. Zakat, pajak, dan sumber penghasilan untuk kas negara, pada waktu itu melimpah. Tapi Umar sebagai pemimpin yang bersahaja dan tekad mengabdikan dirinya untuk negara sebagaiamana rumusan Plato, mampu menjaga integritas di hadapan rakyat. Bahkan pemimpin negara-negara tetangga segan dengan kemepemimpinan Umar Ibnu Khattab. Tak heran jika Michael Heart menempatkan Umar Ibnu Khattab sebagai salah satu dari 100 pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Umar memimpin dengan melayani, bukan bekerja.
Dalam konteks dinamika masyarakat modern, khususnya politik di negeri ini, kekhawatiran Plato nampaknya menjadi kenyataan. Dan pencapaian cita-cita Negara seperti impian Aquinas masih sangat jauh dipersimpangan demokrasi. Praktek politik yang mengarah ke bisnis menjadi pemandangan biasa, penuh intrik, transaksional dan materilistik. Maka adalah wajar, jika masyarakat menjustifikasi bahwa politik itu kotor. Dan inilah yang disebut fallacy of dramatic instance, sebuah kebuntuan berfikir (intellectual cul de sac), kekakuan intelektual yang lahir dari premis-premis sekunder. Karena apa yang tampak di publik memang begitu adanya. Politik menjadi bisnis dan muncul (penulis mengistilahkan) politisi hedonis. Terjadi disparitas yang sangat tajam antara rakyat dan pelayannya. Antara rakyat dan pemimpinnya.
Kecaman Plato atas kemewahan dan materialisme para penguasa pantas menjadi teguran keras bagi para pejabat di negeri ini. Negeri yang lebih dari 70 juta rakyatnya masih menerima beras miskin ini, sangatlah tidak pantas jika Presiden komplain dan menceritakan di hadapan para abdi negara tentang gaji yang tingginya 28 kali lipat dari pendapatan rata-rata penduduk Indonesia.
Bahkan menurut lansiran majalah The Economist, gaji Presiden SBY adalah urutan ke tiga tertinggi di dunia dalam hal kesenjangan dengan pendapatan rata-rata penduduk Indonesia. Dengan gaji sebesar Rp. 62 Juta per bulan dan dana taktis sebesar Rp. 2 miliar per bulan, wajar jika rakyat yang merasakan cekikan kebutuhan ekonomi melakukan protes dalam berbagai bentuk ekspresi. Misalnya saja di jejaring social Facebook, muncul “Gerakan 1.000.000 Koin Untuk SBY”. Sebuah sentilan sosial sekaligus gambaran citra Presiden di mata rakyatnya. Negara ideal yang di gagas Plato, bukanlah utopia. Sebagaimana Umar Ibnu Khattab merefleksikan gagasan Plato dalam sejarah kepemimpinannya, Indonesia pun bisa merealisasikan kondisi ideal tersebut. Tentu dengan syarat, saat para pejabat negeri ini mengubah mindset, tentang makna jabatan publik. Bahwa pemimpin Negara dan pejabat publik termasuk PNS -sebagaimana gagasan Plato- adalah PELAYAN bagi rakyat, bukan pekerja yang bertujuan mencari untung.
*********** *Jusman Dalle
Penulis adalah Humas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia -KAMMI- Daerah Makassar dan Humas Forum Silaturahim Study Ekonomi Islam -FoSSEI- Regional Sulawesi Selatan
*** DIMUAT DI KORAN TRIBUN TIMUR EDISI JUM'AT (04/2/2011)
Share

\