Mesir Baru Pascapilpres Bersejarah

Menarik mengikuti perkembangan terkini pemilihan presiden di negeri Piramida, Mesir. Pilpres yang digelar pada 23-24 Mei itu merupakan Pilpres bersejarah. Untuk pertama kali, rakyat Mesir memilih pemimpin mereka pasca jatuhnya rezim diktator Husni Mubarak akibat amuk badai Arab Spring (revolusi) pada sepanjang Januari-Februari tahun 2011. Mesir memasuki babak baru dalam perpolitikannya. Pilpres menjadi tahap akhir dalam masa transisi menuju negara demokrasi.

Pilpres Dua Kutub

Hasil perolehan suara sementara memperlihatkan jika pilpres Mesir akan berlangsung dua putaran. Dari 13 calon yang bertarung, dua teratas akan masuk ke putaran kedua. Pilpres putaran pertama didominasi oleh calon dari partai Islam, Al Hurriyah wa Al Adalah atau Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) yang berafiliasi ke Ikhwanul Muslimin. FJP mengusung Mohammed Mursi yang merupakan salah seorang petinggi Ikhwan.

Seperti dilansir Al Jazeera, Mursi memperoleh 24,8 persen suara dan dibuntuti oleh Ahmed Shafiq dengan hasil perolehan 23,7persen. Shafiq merupakan calon dari bekas rezim Mubarak. Terakhir, Shafiq menjabat sebagai Perdana Menteri yang ditunjuk langsung oleh Mubarak.

Terjadi dua kutub kekhawatiran melihat hasil pilpres putaran kedua ini. Pertama, pejuang revolusi dari kelompok Islamis yang telah mendominasi pemilihan anggota parlemen dengan jumlah suara 61 persen (gabungan dari partai Islam FJP 36,6 persen dan Partai Al Nur Salafi 24,4 persen), khawatir jika kemudian Shafiq yang merupakan sisa rezim Mubarak memenangi Pilpres. Hal itu akan berdampak bagi masa depan demokrasi yang mereka perjuangkan melalui revolusi. Karena Safiq bekas orang Mubarak. Sehingga jika dia terpilih menjadi presiden, sia-sialah demorkasi yang diperjuangkan. Sama saja jika demokrasi tersandera pada pemimpin pro status quo.

Kedua, kelompok sekuler-liberal juga pasti was-was. Jika Mursi terpilih menjadi Presiden maka Mesir disetting menjadi negara Islam yang dalam imajinasi mereka, Mesir tak ubahnya Arab Saudi yang mengkooptasi kebebasan dengan alibi syariat Islam. Walaupun beberapa kali Ikhwan mengatakan jika mereka menjamin keberagaman dan kebebasan. Namun kekhawatiran yang ditiupkan kelompok sekuler juga mendapat dukungan Barat, utamanya Amerika dan Israel yang memiliki kepentingan besar dalam arah politik luar negeri Mesir.

Oleh karena itu pada putaran kedua nanti, pilpres Mesir akan berlangsung panas. Dua kepentingan akan bertarung vis a vis. Bagi kelompok Islamis, pertarungan itu sebenarnya medan uji bagi eksistensi dakwah, transformasi gerakan Islam menjadi negara. Gerakan Islam yang mencita-citakan pemerintahan Islam di Mesir, bermula sejak tahun 1928 seiring berdirinya Ikhwanul Muslimin oleh Hasan Al Banna. Melampaui dua pemerintahan represif yaitu Gamal Abdul Naser dan Husni Mubarak, kematangan gerakan Ikhwan memang semakin terbentuk. Turbulensi gerakan sepanjang 84 tahun membuat soliditas Ikhwan semakin kuat sehingga pada momentum pilpres ini, Ikhwan bertaruh integritas gerakan sekaligus menjawab tudingan barat yang sering mendiskreditkan bahwa gerakan Ikhwan merupakan ancaman bagi demokrasi.

Lain Ikhwan, lain pula Barat. Bagi Amerika yang menganakemaskan Israel, mendukung capres sekuler merupakan keniscayaan. Capres yang dianggap bisa diajak berkompromi. Patut dicatat, bahwa Mesir merupakan negara strategis dalam mengatur ritme pengaruh Amerika di kawasan Timur Tengah dan dunia Islam. Secara politik, Mesir dimasa Mubarak adalah boneka yang dengan mudah diarahkan sesuai dengan kepentingan mereka. Terbukti dengan ketundukan Mubarak pada Israel yang merupakan anak emas Amerika di Timur Tengah.

Potensi Besar

Pada sektor ekonomi, Amerika dan Barat secara umum berkepentingan dengan suplai energi Mesir yang berperan menggerakkan industri Amerika Cs. Tak hanya itu, Terusan Zues yang merupakan akses perdagangan internasional ke Eropa, Afrika dan Arab adalah kawasan strategis bagi nyawa perdagangan luar negeri Amerika. Bayangan- bayangan inilah yang kemudian membuat Amerika gusar membaca bola liar politik Mesir. Apakah sesuai ekspektasi atau justru seperti ketakutan mereka. Barat yang saat ini sedang meradang karena krisis, tentu tak ingin kehilangan potensi ekonomi di Timur Tengah yang selama ini turut berpean besar membuat dapur mereka mengepul.

Goldman Sach, Bank yang berbasis di Amerika pernah melansir bahwa Mesir pada tahun 2050 merupakan salah satu kekuatan ekonomi baru dunia bersama Indonesia, Korea Selatan, Filipina dan beberapa negara lainnya. Prediksi itu disimpulkan dari PDB Mesir yang tinggi, pembangunan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang masif serta populasi yang besar ditunjang oleh lapisan demografi produktif.

Karena berbagai potensi besar yang mereka miliki, rakyat Mesir penting kiranya merefleksikan fatwa Ekonom Amerika, Joseph Schumpeter (1883-1950). Bahwa matinya suatu ideologi atau sistem bukan jaminan akan munculnya sistem yang lebih baik. Kadang kala, sistem yang baru justru menjadi pupuk bagi reinkarnasi sistem lama sehingga melahirkan rezim serupa.

Dalam konteks pemilihan presiden Mesir, fatwa Schumpeter menjadi peringatan bagi generasi baru di negeri Fir’aun itu. Jangan sampai pilpres hanya menjadi luapan euforia kebebasan tanpa arah. Melahirkan rezim baru yang tak berbeda dengan Mubarak, sama-sama tidak pro perubahan. Sama-sama berjiwa Fir’aun. Pasca pilpres putaran kedua, 16-17 Juni mendatang, semua teka-teki itu terjawab. Semoga saja Mesir tidak salah arah.

Read more »

The Movement of Malaysia Reform

By : Jusman Dalle & Mohammad Shaleh

***

The interesting of reading the step of Malaysia movement that happened in Jiran Malaysia the last of April. The country that closes with Indonesia was hit by a wave of massive demonstrations by the of movement “Bersih 3.0”. Based on independent online media the latest Malaysia, 100,000 protestors took to the streets to articulate demands for reforming of the elections which will be held this coming June. The protestors more urgent democracy essential.

The Movement of “ Bersih 3.0” they blamed coalition  National Front prime minister Najib Razak has led a The United Malays National Organization (UMNO) conducting several falsehood and  set up election for victory  National Front . Among accusation floated opposition group Bersih 3.0 is voters’ data is invalid and a lot of manipulation.

The movement of “Bersih 3.0” is a movement of continue from the movement of “Bersih 2.0” is done earlier in 2011 ago. At that time, the demonstration was conducted by opposition group is to attempt to draw the world’s attention to the main issues of governance reform in Malaysia. Namely, so that the election law that opposition parties could be damning, so that it can be open space to  compete in a fair elections in 2012.

It is considered dangerous, The movement of “Bersih 2.0” at that time, it is also assess the situation world fever revolution in the middle east ( Arabic spring ) , it is broken by repressive acts apparatus Malaysia . Demonstration was dissolved forcibly and became repressive action the worst in Malaysia throughout its history as censure amnesty international.

Reform of movement to uphold democracy in Malaysia, by Samuel P. Huntington, through his work, entitled The Third Wave : Democratization in the Late Twentieth Century (1991), it was read as part of the third wave of democratization. It was described by the global trend after seeing these symptoms in more than 60 countries throughout Europe, Latin America, Asia, and Africa at the end of the 20th century.

According to Huntington theory, the appearing of this third wave is caused by several factors. First, from the political side, the happened of delegitimation of authoritarian regimes due to late process of democratization which was marked by the implementation of periodic elections are not held on a healthy diet.

The second, the impulse of contingency region. Going on the snowball effect of the success of democratization in other countries so there inspired the reformist movement to do similar in those countries which are still repressive system of democracy and  in hegemony regime.

The third, the international world supporting. Democratization is global issue that happened world concern. And then there are lot of governments in some countries repressive act and democratization is considered   as legitimating tool in getting victory, it effected reduction of right of another society. It is not wonder if the movement of “Bersih 3.0” got much supporting. It is held in forty one cities and fourteen countries.

The Euphoria of Democratization

The international support is very meaningful and should be utilized by the demonstrators. Further, a wave of euphoria in the democratization of the Middle East still continue happening. Because of the country’s authoritarian, repressive and cooptation of human right, it will become global unrest. So if the regime remains reluctant with the demands of the people, then ultimately detrimental to Malaysia’s position in the eyes of the world, both politically and economically. For a little over 53 years, Malaysia has been governed by the UMNO regime under which created an accumulation of anger on the part of the people of Malaysia.

In the hands of UMNO, Malaysia democracy is stuck in the dark space of the situation of  quo. Democracy is interpreted unilaterally with public participation thus nullifying susceptible to practice due to the lack of transparency of the Corruption Collusion and Nepotism. In addition, the canalization and the silent of media as well as a ban on a demonstration is  sign of taking authoritarianism in Malaysia still holds the reins.

In Indonesia, the new order apology that stability is the prerequisite of development and economic growth. The apology was also leveled by the regime power in Malaysia. As a former Deputy Prime Minister of Malaysia Tun Musa Hitam, considered their democracy is democracy not the American democracy, and also is not Indonesia democracy. ”We practice democracy in our way” said Tun Musa.

As a good neighbor, and has experience through the process of transition democracy which is similar, of course we support the process of democratization in the country of Jiran. To relevant to what is being said by Tun Musa is also often asked for his opinion by Prime Minister Najib Tun Razak democracy in our way.

Now the desire path of democracy by the people of Malaysia is no longer the democratic status quo according to the interpretation of the ruler. But democracy that guarantee people’s rights, including the right to stand for election. As quoted from the official Face book” Bersih 3.0” that their purpose is simple to advocate for cleaning, free and fair electoral system.

The demands of group “Bersih 3.0” it is a progress. It was  born from the consciousness of the people to obtain justice their political rights. The task of Government stay such aspirations in order to prevent the lawyers accumulated anger the people who could have been further movement revolution like Arab Spring. It is certainly very detrimental.

As neighboring countries, we do not want Malaysia to be Tunisia, Libya, Egypt, Syria or Yemen. It’s turned into a bloody democracy, ask a lot of sacrificial anodes are lives. Because it would negatively affect for Indonesia which has strong relationships in a variety of fields such as economy, education and culture with Malaysia. further against the two groups that underwent a series of, Indonesia has a strong emotional connection.

Anwar Ibrahim from the opposition is political figures as well as figures of Islamic Indonesia Muslim relations development of bridge-Malaysia when it became a Deputy Prime Minister Mahatir Mohammad. While Najib Tun Abdul Razak who was the son of second Prime Minister Tun Abdul Razak, in her body flows blood descendants of the Bugis in Indonesia, South Sulawesi. As Indonesian, country of neighboring  and tied by many ties with Malaysia, we want the process of reform in Malaysia took place peacefully and dignified.

Read more »

Demokrasi dalam Teologi Pendidikan

Oleh : Jusman Dalle

(Opini Jurnal Nasional edisi Sabtu 26 Mei 2012)

***

Kemajuan ilmu pengetahuan berkontribusi besar dalam mengakselerasi demokrasi. Sejak umat manusia memperoleh terobosan-terobosan dalam dunia sains yang menjadi napas perubahan era kejayaan Yunani, India dan China hingga peradaban Barat, kesadaran hidup dalam ruang kebebasan berekspresi kian masif. Puncaknya, pada abad ke-21 kini ketika dunia demam dengan sistem politik yang bernama demokrasi, kita pun bisa melacak bahwa pendikan menjadi napasnya.

Pendidikan melahirkan kesadaran sebagai buah dari masyarakat rasional yang telah tercerahkan, mendorong terciptnya ruang-ruang argumentasi dan artikulasi yang dalam politik kontemporer menjadi suatu kebutuhan untuk memperkuat konstruksi demokrasi. Jika kita tarik dalam khazanah sejarah Islam, berbagai literatur menyebutkan bahwa pendidikan merupakan kawah candradimuka lahirnya peradaban-peradaban besar yang pernah mengisi ruang sejarah kita.

Pluralitas dan Egaliter

John Freely, sejarawan Oxford University dan Bhosporus University dalam bukunya Light From The East (2010) menarasikan transformasi ilmu pengetahuan abad pertengahan yang menjadi utang budi Barat kepada Islam. Barat, kata Freely, mencapai kemapanan politik dan ekonomi setelah belajar dari ilmuwan-ilmuwan muslim. Nampak bahwa semangat egaliter dan pluralitas menjadi salah satu prasyarat dalam menghilangkan sekat kemajuan.

Senada dengan Freely, cendekiawan muslim asal Damaskus Dr Mustafa As Siba'i mendeskripsikan secara eksplisit tentang kemajuan peradaban Islam yang menjadi kiblat peradaban sejak masa Abbasiyah di Irak hingga Andalusia di Spanyol (abad ke-7 M s.d. ke-13 M), berkat kemajuan ilmu pengetahuan pada masa itu.

Sederet nama cendekiawan muslim yang menjadi rujukan umat manusia, tidak hanya umat Islam, tetapi juga rujukan bangsa Barat, mengisi etalase dan menjadi prasasti emas peradaban manusia. Sebutlah misalnya Ibnu Sina dengan kitab Al Qanuun yang kemudian menjadi rujukan ilmu kedokteran modern dan pada abad ke-12 diterjermahkan di Eropa.

Ilmuwan lain yang buah pemikiran di dalam kitabnya juga diterjemahkan oleh bangsa Eropa adalah AR Razi. Kitab Al Hawiy yang lebih tebal daripada Al Qanuun diterjermahkan pada akhir abad ke-12 menjadi rujukan ilmu medis (kedokteran) di Eropa hingga abad ke-16. Pada abad ke-13, Ghiteron dari Polska menerjemahkan kitab Al Bashariyyah karya Hasan bin Al Haitsam. Masih pada abad yang sama, Gherardo dari Cremonia, Italia menerjemahkan ilmu falak (perbintangan) dengan terjemahan Al Majisti karya Ptolemee dan Asy Syarh karya Jabir bin Hayyan.

Integritas para ilmuwan Islam juga diakui oleh orang-orang Barat sendiri. Gustave Le Bon, psikolog sosial, sosiolog, dan juga fisikawan amatir dari Prancis mengatakan bahwa terjemahan buku bangsa-bangsa Arab (Islam)-lah, terutama buku-buku sains, hampir menjadi sumber satu-satunya bagi banyak pengajaran di banyak perguruan tinggi Eropa selama lima hingga enam abad.

Bahkan Le Bon mengatakan, buku-buku karya ulama Islam dijadikan sandaran oleh Roger Bacon (filsuf Inggris), Leonardo Da Vinci (polymath Italia: pelukis, pematung, arsitek, musisi, ilmuwan, matematikawan, insinyur, penemu, ahli anatomi, ahli geologi, pembuat peta, ahli botani dan penulis), Arnold de Philippe, Raymond Lull, San Thomas, Albertus Magnus, serta Alfonso X.

Tidak hanya itu, dalam bidang astronomi, geografi, dan kartografi (ilmu pembuatan peta) yang menjadi acuan bangsa Barat dalam penjelajahan selama masa renaissance Eropa, peta yang paling akurat adalah milik Abu Abdillah Syarif Al Idrisi. Al Idrisi seorang ahli geografi dari Arab yang petanya digunakan oleh Barat selama ratusan tahun.

Jika kita bergeser ke Timur, kenyataan tak jauh beda kita dapatkan. Kemajuan bangsa Jepang dengan produk teknologi yang menguasai dunia, juga karena keilmuan yang diformulasi dalam Restorasi Meiji. Jepang sebelum Restorasi Meiji (1868) adalah negara agraris yang miskin. Akan tetapi, dalam waktu 40 tahun saja, pada akhir abad ke-19, Jepang mampu mensejajarkan diri dengan negara-negara Barat.

Diterapkan pendidikan wajib dan bebas bagi seluruh rakyat selama empat tahun dan dibukanya berbagai macam dan tingkatan sekolah, hingga pada tingkat universitas. Dalam masa Meiji, semua orang bisa mengubah status sosial sesuai dengan prestasi pendidikannya. Itulah yang membuat dorongan kepada semua orang untuk belajar keras. Hingga kini, produk teknologi Jepang menguasai rumah-rumah kita, di Barat dan di Timur.

Teologi Pendidikan

Maka jelaslah kiranya firman Allah SWT di dalam Al Quran surat ke 58. Allah: ‘Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (QS. Al-Mujadalah:11). Kesadaran tentang pentingnya ilmu pengetahuan berbasis nilai-nilai keagamaan juga direfleksikan oleh ayat yang pertama kali turun di dalam Al Quran.

Di dalam surat Al 'Alaq, Allah SWT memulai dengan perintah membaca (iqra'). Membaca di sini bisa dipahami sebagai upaya untuk menggali khazanah keilmuan, baik secara tertulis melalui ayat-ayat Qauliyah (perkataan) maupun secara tersurat melalui fenomena alam atau ayatKauniyah.

Dalam konteks dan kerangka demokratisasi yang dimulai sejak awal reformasi bergulir, pendidikan menjadi urat nadi sekaligus sirkulasi dan instrumen maju tidaknya bangsa ini. Maka program pendidikan gratis sebagai derivasi dari program nasional wajib belajar sembilan tahun, menjadi keniscayaan. Kedaulatan dalam semua dimensi kebangsaan bertitik tolak pada pendidikan.

Ada fakta menarik, sejak program pendidikan dasar 9 tahun dicanangkan, kualitas masyarakat Indonesia mengalami tren positif. Terjadi transformasi menjadi masyarakat yang melek ilmu pengetahuan. Menurut ekonom Drajat Wibowo, fakta ini didukung oleh statistik tentang semakin sejahteranya masyarakat Indonesia yang dilatari oleh meningkatnya ilmu pengetahuan. Jika ini digalakkan dan terus dipertahankan, maka impian menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari lima negara maju di dunia akan segera terwujud.

Sumber : Koran Jurnal Nasional dan Blog Jusman Dalle

Read more »