Jusman Dalle

Melihat dengan Jernih

  • Opini Kompas | IMF dan Malapraktik Diplomasi

    Jusman Dalle | Opini Harian Kompas Pemerintah memastikan bakal memberikan bantuan pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 9,4 triliun. Terkait komitmen Indonesia ini, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, IMF diharapkan tidak hanya menggunakan pinjaman ini untuk membantu negara-negara di Eropa, tetapi juga negara-negara di Asia dan Afrika.

  • Opini Republika | Urgensi Badan Haji

    Jusman Dalle - Opini Republika | Untuk mencapai tujuan pertama yaitu manfaat transformasi manajemen, Badan Haji yang nantinya bakal berfungsi sebagai eksekutor saja, merampingkan organisasi serta secara otomatis memotong rantai birokrasi bertingkat dan kompleks yang melibatkan banyak institusi. Badan Haji juga mengakhiri rezim monopoli kewenangan sebab Kemenag tinggal memegang satu fungsi, yaitu sebagai regulator sementara Komisi VIII DPR yang membawahi persoalan haji, berfungsi sebagai evaluator.

  • Profil Jusman Dalle

    Jusman juga menekuni digital marketing. Merancang dan membuat konten digital berupa tulisan (copywriter), visual dan audio visual untuk sejumlah perusahaan dan institusi skala nasional. Antara lain Partai Gerindra, Kedutaan Besar Jerman, Taksi Ekspress, Bank BTN, PLN, XL Axiata, Agung Podomoro Land, True Money, dll.

  • Plagiat Marwan Ja'far

    Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jusman Dalle berang setelah tulisannya diplagiat oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar. Berikut dugaan plagiat yang dilakukan Marwan sesuai dengan tulisan Jusman Dalle dalam opini yang diunggah okezone pada 25 Oktober 2011 lalu: http://news.okezone.com/read/2012/01/14/339/557120/inilah-dugaan-plagiat-yang-dilakukan-marwan

  • Rawan Pangan Negeri Pertanian

    Jusman Dalle - Opini Koran Tempo | Program revitalisasi sektor pertanian yang pernah dijanjikan sejak 2005 masih sebatas lip service. Infrastruktur irigasi rusak parah, jalanan di desa-desa basis pertanian pun belum memadai. Rencana pemerintah untuk membagikan tanah seluas 9,25 juta hektare juga baru sebatas “angin surga”.

14.10.17

Opini Kontan | Menimbang (Lagi) Aturan Nontunai


***
Dalam beberapa hari kedepan, dua kebijakan baru gerakan nasional nontunai (cashless society) bakal diberlakukan. Pungutan kutipan untuk setiap pengisian ulang (top up fee) uang elektronik efektif berlaku per 20 Oktober. Isi beleid itu adalah top up uang elektronik lintas kanal dicatut biaya sebesar Rp 1.500. Sementara top up dalam satu kanal tarfinya sebesar Rp 750 untuk transaksi di atas Rp 200 ribu.
Tak lama berselang, tepatnya 31 Oktober, pengguna jalan tol juga diwajibkan menggunakan uang elektronik. Kendati akan segera berlaku, kedua kebijakan itu masih menuai berbagai kritik. Elektronifikasi di ruas tol dan top up fee, dinilai mengabaikan kepentingan publik. Bahkan berpotensi melabrak sejumlah aturan.
Elektronifikasi di tol, bertentangan dengan Undang Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang secara tegas mengatur bahwa setiap orang dilarang menolak menerima rupiah sebagai alat pembayaran, baik uang logam maupun kertas. Kebijakan top up fee bernasib sama. Dibayang-bayangi polemik dengan berbagai argumentasi penolakan.
Tak terkecuali penerbit uang elektronik, juga ikut angkat suara. Persatuan Bank Nasional (Perbanas) dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), mengamini tuntutan publik bahwa biaya isi ulang sebaiknya digratiskan saja. BI diminta merevisi beleid yang dipandang kontraporduktif dengan tujuan cashless society tersebut.
Pelaku industri perbankan mengaku siap menyisihkan pos anggaran dari sumber lain untuk meningkatkan layanan nontunai. Yang terpenting saat ini adalah mendorong animo masyarakat beralih ke nontunai. Toh, nontunai berdampak positif bagi cost efficiency. Berkat elektronifikasi, perbankan dapat menghemat biaya operasional hingga 40 persen.
Ada empat alasan mengapa beleid nontunai perlu ditimbang lagi. Pertama, menyelisihi amanat konstitusi. Cashless society merupakan kebijakan yang diterjemahkan dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pada pasal 8 poin b, secara eksplisit tertuang tugas BI untuk menciptakan kelancaran dalam sistem pembayaran. Bentuk kebijakannya adalah transaksi berbasis uang elektronik.
Namun dalam lembar penjelasan Pasal 8, diuraikan bahwa pelaksanaan tugas BI memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal. Pada poin “efisien” inilah, rencana top up fee lemah secara konstitusional. Sangat berpotensi dibatalkan.
Kedua, industri untung tapi masyarakat buntung. Pengguna uang elektronik sudah harus mengeluarkan biaya ketika membeli kartu. Selain itu juga harus dikenakan biaya lagi sepanjang menggunakan uang elektronik. Biaya setiap isi ulang menempatkan uang elektronik laiknya produk konsumtif.
Sialnya, kutipan itu malah jadi keuntungan bagi penerbit kartu.  Tarulahlah keuntungan rata-rata bank dari penjualan kartu tersebut adalah sebesar Rp 10.000. Dari 69,45 juta uang elektronik yang beredar saat ini, artinya penerbit kartu sudah mengantongi keuntungan sebesar Rp 694,5 miliar rupiah. Keuntungan tersebut selaiknya disisihkan sebagai biaya pengembangan layanan dan peningkatan infrastruktur yang jadi dasar argumentasi top up fee.
Ketiga, bertentangan dengan akal sehat ekonomi digital. Sulit disangkal, top up fee adalah potret ekonomi berbiaya mahal. Seberapapun kecil dan terbatasnya dana yang dipungut, ia tetap tidak mencerminkan slogan efisiensi. Inefisiensi, tak sejalan dengan gemuruh revolusi ekonomi keempat yang bergeser ke digitalisasi.
Ekonomi digital dituntut mengurangi beban lemak-lemak struktural. Di era ekonomi digital, pemerintah mesti cermat dan adaptif memformulasi struktur kebijakan yang mendorong industri berjalan di atas prinsip efisiensi. Inefisiensi menyandera industri hingga tidak kompetitif.
Inkompetensi mengelola kebijakan berbasis digital, bahkan mempengaruhi daya saing suatu bangsa. Padahal, Presiden Joko Widodo serius berupaya melakukan deregulasi. Presiden berkali-kali mengingatkan jajarannya untuk tidak membuat kebijakan yang menantang arus ekonomi digital.
Keempat, top up fee tidak selaras dengan spirit kebijakan publik yang mestinya berpihak pada kepentingan masyarakat. Cashless society adalah program BI. Maka BI adalah pihak yang paling bertanggungjawab untuk melayani publik mewujudkan kemudahan dan kelancaran bertransaksi. Di pundak BI melekat tanggung jawab paling besar untuk menyukseskan cashless society.
Bukan justru dilemparkan ke kantong-kantong masyarakat yang mestinya dibela mati-matian oleh kebijakan.  Sialnya, pada saat bersamaan pelaku industri justru diberi peluang berselancar mencari untung di atas kebijakan publik tersebut. Ini ironis.
Solusi
Sebelum kadung berimplikasi negatif terhadap gerakan nontunai, BI perlu menimbang lagi beleid uang elektronik. Apalagi BI juga berkepentingan menyukseskan cashless society sebagai tanggungjawab konstitusional. BI bahkan diuntungkan jika animo masyarakat menggunakan uang elektronik semakin tinggi. BI menikmati efisiensi sebesar Rp 4 triliun dalam setahun berkat migrasi ke uang elektronik.
BI seyogyanya menggunakan otoritas membela dan berpihak pada kepentingan masyarakat. BI dituntut mendorong pelaku industri agar bersinergi menyukseskan cashless society. Sinergi tersebut dapat diwujudkan dengan sharing infrastruktur. Setiap pemangku kepentingan diwajibkan membangun fasilitas secara proporsional sesuai skala bisnis masing-masing.

Bank (penerbit kartu), minimarket, supermarket, pengelola tol dan berbagai merchant adalah pihak-pihak yang meraup benefit dari penggunaan uang elektronik. Ada manfaat efisiensi yang mereka nikmati dari setiap transaksi uang plastik. Maka lebih adil bila para pelaku industri tersebut yang menalangi peningkatan layanan dan infrastruktur uang elektronik. Bukankah kebijakan mestinya berpijak pada keadilan?
Share

5.10.17

Opini Republika | Bangsa Paling Dermawan

Oleh Jusman Dalle
(Terbit di Kolom Opini Republika Edisi Rabu 4 Oktober 2017)

Membanggakan, Indonesia kembali masuk dalam jajaran negara paling dermawan di dunia. Dalam daftar World Giving Index 2017 yang baru saja dirilis Charities Aid Foundation (CAF), Indonesia menempati posisi kedua. Di atas Indonesia, ada Myanmar yang mengisi posisi pertama. Tetangga jauh yang justru merobohkan makna kedermawanan akibat tragedi kemanusiaan Rohingya.
Bila berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan sebagai tonggak kedermawanan (filantropi), maka Myanmar tentu tak layak menyandang predikat dermawan. Budaya berderma Myanmar, boleh saja kuat. Tapi pengusiran terhadap Rohingya yang jadi sorotan dunia, mencederai nilai-nilai kedermawanan. Berderma, semestinya menegakkan kemanusiaan, menyulam jalinan kebersamaan. Bukan menistakan seperti yang terjadi terhadap Rohingnya.
Dalam sub kategori kedermawanan mengorbankan waktu untuk membantu sesama, Indonesia berada di posisi puncak. Menungguli semua negara di dunia, masyarakat Indonesia paling aktif mendedikasikan waktu demi membantu sesama. Ini artinya, kedermawanan masyarakat Indonesia juga disertai aksi nyata turun ke lapangan. Membersamai dan merasakan apa yang dialami oleh mereka yang membutuhkan uluran tangan.
Eskalasi Filantropi
Eskalasi gelombang filantropi di negeri ini memang memberikan optimisme. Meski belum ada data valid mengenai jumlah lembaga filantropi yang beroperasi di Indonesia, tapi kita bisa menyaksikan sekaligus merasakan betapa masif inisiatif gerakan kedermawanan di tengah-tengah masyarakat. Ada yang bersifat swadaya, tak sedikit pula yang disokong oleh institusi bisnis, pemerintah maupun NGO.
Semuanya seolah berkompetisi dalam menebar kebaikan. Tak terkecuali lembaga filantropi berbasis keagamaan, juga turut mengambil peran signifikan dalam aksi-aksi sosial kemanusiaan. Mengaktualisasikan pesan-pesan keagamaan yang sarat solusi sosial.
Menurut Charities Aid Foundation, aspek religiusitas merupakan faktor penting yang mendorong maraknya gerakan kedermawanan. Agama, bertabur pesan untuk berbagi dan peduli. Maka di setiap agama kita mengenal adanya konsep berbagi seperti zakat, infaq atau sedekah dalam agama Islam.
Menariknya, meskipun dilatari oleh spirit reliji, gerakan filantropi mampu menerobos sekat-sekat perbedaan. Tak memilah penerima manfaat berdasarkan jenis agama yang dianut. Semua yang membutuhkan diberi uluran tangan.
Dalam gerakan aspiratif umat Islam bertajuk #Aksi299 misalnya, peserta aksi berinisiatif menggalangan dana untuk korban letusan Gunung Agung di Bali. Meski Bali dikenal sebagai basis komunitas bagi saudara-saudara kita yang beragama Hindu, namun tidak menjadi tembok penghalang bagi umat Islam untuk peduli dan berbagi.
Cakupan gerakan filantropi pun kian beragam. Ada yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan kebencanaan. Yang terakhir ini paling marak. Tentu saja tak terlepas dari kondisi geografis Indonesia sebagai daerah rawan bencana sehingga butuh solidaritas tinggi untuk saling membantu.
Gerakan filantropi, bisa jadi dipandang sebagai jalan sunyi dalam borkontribusi membangun negeri. Tak seriuh jalan bisnis atau politik yang selalu menyedot sorot kamera dan tepuk sorak masyarakat. Tapi filantropi berbeda, karena ia lahir dari panggilan jiwa dan memberikan kenikmatan batin bagi mereka yang melakoni gerakan sosial ini.
Maka di tingkat global, kita melihat bahkan orang terkaya di planet ini pun tetap saja butuh wadah filantropi untuk mengekspresikan kebebasan jiwa. Siapa yang tak kenal Bill Gates dan istrinya Melinda Gates, kedua sosok ini memilih memfokuskan perhatian di bidang kesehatan. Bill dan Melinda keliling ke berbagai penjuru bumi mengemban misi kemanusiaan justru tidak dengan menampilkan kemewahan material. Tumpukan kekayaan mereka tanggalkan.
Di dalam negeri, kita juga punya perbendaharaan sosok-sosok filantropi. Di bidang pendidikan misalnya, siapa yang tidak kenal dengan Sukanto Tanoto. Melalui Tanoto Foundation, konglomerat yang merintis usaha dari bawah ini malang melintang di dunia beasiswa Indonesia. Bagi pelajar dan mahasiswa, nama "Tanoto" mungkin lebih dikenal sebagai pemberi beasiswa ketimbang pemilik Asian Agri dan berbagai bisnis di bawah naungan group Royal Golden Eagle International.
Tanoto Foundation, bisa dikatakan sebagai 'brand' donatur beasiswa legendaris. Sukses melahirkan SDM-SDM berkualitas. Ini dibuktikan oleh data bahwa sebanyak 67% dari peraih beasiswa Tanoto Foundation berkarir di perusahaan papan atas. Mulai dari perusahana multi nasional, BUMN maupun perusahaan swasta nasional. Tak heran bila kemudian beasiswa Tanoto Foundation menjadi incaran para pelajar dan mahasiswa.
Dalam skala NGO swadaya, kita tentu tidak meragukan lagi reputasi Dompet Dhuafa yang 24 tahun terakhir mendedikasikan potensi keuangan umat menjadi gelombang kebaikan yang berdampak sosial ekonomi. Lembaga yang sejarahnya tak bisa dilepaskan dari rahim dan nama besar Republika ini, telah menebarkan manfaat dan melebarkan sayap hingga memiliki lima cabang di luar negeri.
Hasil kajian dan rumusan University of Oxford dan United Nation Development Program (UNDP) memetakan multidimentional poverty index (MPI). Bahwa kemiskinan multidimensi mencakup banyak hal. Bukan soal akses ekonomi atau penghasilan semata, tapi juga terkit dengan sektor lain. Termasuk pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.
Maka tepat dasar pemikiran yang diajukan oleh lembaga filantropi seperti Tanoto Foundation maupun Dompet Dhuafa. Bahwa penanggulangan kemiskinan yang efektif membutuhkan pendekatan holistik yang meliputi pendidikan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas hidup. Gerakan filantropi yang menyentuh multidimensi pengentasan kemiskinan dilakoni oleh lembaga-llembaga filantropi untuk memberikan dampak berkelanjutan.
Filantropi Digital
Hal menarik dari perkembangan filantropi dewasa ini, bahwa spektrum gerakan filantropi kian inklusif. Mengalami transformasi seiring terjadinya digitalisasi di berbagai sektor. Untuk mengoptimalkan dampak, filantropi mengadopsi perkembangan teknologi komunikasi. Filantropi semakin digemari, termasuk oleh anak-anak muda sebagai motor utamanya.
Di kanal-kanal digital, kita mengenal beberapa lembaga filantropi yang dijalankan dengan platform daringl. Gerakan filantropi berbasis aplikasi di smartphone, bukan didirikan oleh konglomerat. Tapi ia lahir dari rahim keterpanggilan anak muda yang ingin berkontribusi membangun negeri. Filantropi digital besutan anak bangsa seperti Kitabisa.com, mempertemukan arus kedermawanan masyarakat dengan gelombang digital.
Inovasi filantropi, tentu saja semakin mengoptimalkan dedikasi yang bisa diberikan. Juga menggugah semangat kebersamaan secara efektif dan bertenaga. Filantropi digital, sekaligus bentuk nyata upaya merawat budaya berbagi dengan pendekatan kontributif nan modern.
Kampanye penggalangan dana teranyar dari Kitabisa.com misalnya, mengajak anak-anak bangsa untuk ikut berkontribusi mewujudkan impian Presiden Indonesia Ketiga, B.J. Habibie yang juga menjadi impian kita untuk melahirkan pesawat buatan anak bangsa. Kampanye bertajuk "Dukungan Untuk R80" menggema di media sosial dan berbagai saluran digital, dan hingga saat ini telah mengumpulkan donasi lebih dari Rp 1 miliar.
Bukan nominal yang jadi target utama "Dukungan Untuk R80", tapi bagaimana menggugah kepedulian dan menciptakan arus dukungan terhadap kebangkitan teknologi Indonesia. Ada misi nasionalisme dan patriotisme di balik gerakan filantropi daring untuk pesawat R80 yang telah jadi proyek strategis nasional itu.
Dalam konteks negara, eskalasi gerakan filantropi dengan berbagai variannya, meringankan beban politik pemerintah. Banyak agenda yang mestinya dihela oleh APBN, sebagian telah dijalankan oleh para filantropis dari dukungan dana masyarakat. Dengan sinergi dan sokongan pemerintah, dampak dari gerakan filantropi tentu bakal semakin eskalatif dan masif.
Share

26.9.17

Opini Suara Pembaruan | Kedaulatan Ekonomi Digital

Kedaulatan Ekonomi Digital | Oleh Jusman Dalle
Opini Suara Pembaruan Edisi Kamis (28/9/2017)
***
Belum lama ini, aplikasi photo dan video sharing Instagram merilis kota paling popular di fitur Insta Story. Siapa yang jadi jawara? Bukan Tokyo yang merupakan kota terpadat di dunia. Bukan pula Bangkok, London atau Paris, tiga besar kota paling banyak dikunjungi di dunia seperti dilansir oleh Global Destination Cities Index.
Instagram ternyata menobatkan Jakarta sebagai kampiun. Jakarta jawara dengan predikat Kota Paling Popular di Insta Story. Capaian tersebut semakin mengukuhkan Jakarta sebagai kota media sosial. Sekadar catatan, Jakarta juga pernah meraih predikat kota paling sibuk di Twitter mengalahkan kota-kota besar dunia lainnya.
Sebagai ‘ibu kota Instagram’, Jakarta menikmati banyak potensi ekonomi sehingga layak disebut sebagai Kota Instanomi. Kota yang warganya meraup keuntungan ekonomi dari berkah di Instagram. Dari aplikasi berbagi foto dan video, Instagram di Indonesia bertransformasi menjadi mesin bisnis dan penggerak ekonomi.
Mesin Ekonomi
Eksistensi masyarakat Indonesia di Instagram adalah kabar berharga bagi para pelaku industri. Di Indonesia, basis pengguna Instagram mencapai angka 45 juta akun. Angka itu merupakan yang terbesar di kawasan Asia Pasifik. Tak heran bila Instagram dipandang sebagai arena penting dalam dunia bisnis. Terutama bagi mereka yang menyasar captive market generasi muda.
Produk-produk terkait anak muda seperti fashion dan gadget, laris terjual di Instagram. Banyak pelajar, mahasiswa, maupun anak muda biasa yang menjelma menjadi sosok jutawan, menuai berkah ekonomi Instagram. Seorang selebriti Instagram (selebgram) yang menerima jasa endors produk misalnya, per satu postingan atau kotrak dengan sponsor dihargai 10 juta rupiah. Itu jika followernya minimum 20.000 akun.
Jika sudah memiliki ratusan ribu hingga jutaan pengikut, maka harga yang dipasang pun kian tinggi. Bisa mencapai angka 75 juta rupiah per postingan. Patokan harga itu bisa kita lihat secara bebas di beberapa situs dan aplikasi penyedia jasa endors selebgram.
Instagram merupakan arena tumbuhnya gerakan ekonomi digital yang sarat kreativitas. Instagram adalah rumah bagi ekosistem bisnis. Berbagai barang atau jasa dalam bentuk fisik hingga karya-karya kreatif berbasis digital seperti art work, lukisan digital, hingga grafis audio visual untuk keperluan iklan komersial, diproduksi di aplikasi tersebut. Mungkin cuma di Indonesia kita bisa menemukan riuhnya praktik jual beli di akun-akun Instagram.
Potensi Pajak
Gemuruh ekonomi Instagram  menarik kita kaji dalam pendekatan penegakan kedaulatan ekonomi digital. Instagram adalah bagian dari wilayah kedaulatan digital Indonesia. Instagram dan semua media sosial yang kita gunakan sehari-hari, adalah perusahaan Over The Top (OTT). Beroperasi dengan menggunakan jaringan internet milik operator seluler di wilayah NKRI. Instagram dan elemen-elemen di dalamnya tentu saja harus tunduk pada aturan di negara ini. Termasuk dalam hal kewajiban membayar pajak.
Pemerintah sudah menyatakan kepincut dengan besarnya potensi pajak dari ekonomi digital. Pajak tersebut akan sangat berarti bagi penerimaan negara. Ditjen Pajak memperkirakan potensi penerimaan pajak dari bisnis ini mencapai 1,2 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 15,6 triliun. Angka itu tergolong tidak kecil untuk mengisi pudi-pundi negara di tengah defisit APBN yang semakin melebar.
Untungnya, Facebook sebagai induk Instagram menyatakan kesediaan menunaikan kewajiban. Apalagi Facebook telah membuka kantor perwakilan secara resmi di Indonesia. Ini merupakan kabar baik bagi upaya pemerintah menegakkan kedaulatan digital, khususnya yang terkait dengan sektor ekonomi dan penerimaan negara.
Pemasukan negara dari Instagram ini, bukan saja menyasar Instagram sebagai institusi bisnis. Yang juga tak kalah manis potensinya adalah pajak dari para pelaku bisnis yang berkecimpung di Instagram. Seperti pajak dari seorang pengguna Instagram yang jadi publik figure di aplikasi tersebut (selebgram) ataupun dari aktivitas bisnis toko online di Instagram. Skema pajak untuk pelaku ekonomi digital kreatif di Instagram di di berbagai platform digital saya kira tidak sulit diformulasikan. Cukup mengacu pada Pajak Penghasilan pasal 23 (PPh 23).
Sejauh pengalaman saya sebagai praktisi ekonomi digital, pembayaran yang saya terima dari klien selalu dipotong PPh 23. PPh 23 ini bahkan masuk dalam klausul purchase order. Disiplin pengenaan PPh 23 ini tentu juga karena status klien saya yang merupakan perusahaan terbuka sehingga semua transaksinya harus tercatat secara rapi.
Ekosistem Digital
Instagram telah menjelma menjadi bagian dari gaya hidup generasi masa kini. Instagram hanya bagian kecil dari bongkahan harta karun yang bersemayam yang terbawa arus gelombang ekonomi digital. Selain Instagram, masih ada media sosial, instant messanger dan berbagai platform ekonomi digital yang membentuk ekosistem bagi industri ini.
Catatan yang perlu digaris bawahi dari fenomena ini adalah pentingnya gerak cepat pemerintah untuk hadir sepenuhnya di wilayah kedaulatan digital kita. Tanggungjawab pemerintah memperkuat ekosistem digital tanah air. Pemerintah dituntut berkontribusi nyata bagi pengembangan dan mendorong akselerasi aktivitas pelaku industri ekonomi digital.
Telah ada payung hukum Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Ecommerce 2017-2019 sebagai panduan untuk mencapai misi Indonesia sebagai kampiun ekonomi digital. Perpres tersebut sebagai modal bagi pemerintah untuk mendorong pelaku ekonomi digital lokal, anak-anak bangsa agar Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ekonomi digital adalah primadona. Terbukti, pemain besar macam Alibaba atau Tencent dari Tiongkok mulai menancapkan kuku-kukunya di Indonesia. Ini satu kagembiraan.

Bahwa ekonomi digital di tanah air punya prospek cerah. Namun di saat bersamaan, mesti disadari bahwa kita diperhadapkan pada tantangan untuk tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hanya dengan cara demikian, kita percaya diri berbicara tentang kedaulatan digital.

Share